NUSATIME.ID – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, mendapat perhatian serius dari Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat.
Lembaga tersebut mengeluarkan sejumlah tindakan korektif setelah melakukan pemeriksaan atas dugaan maladministrasi yang berkaitan dengan kasus keracunan siswa.
Tindakan tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diserahkan kepada sejumlah pihak terkait pada Rabu (11/11/2026).
Kepala Ombudsman Sumbar, Adel Wahidi, mengatakan pemeriksaan dilakukan atas inisiatif Ombudsman menyusul peristiwa keracunan yang dialami siswa di Kabupaten Agam.
“Pemeriksaan dilakukan atas inisiatif Ombudsman dari peristiwa keracunan yang dialami siswa di Agam,” kata Adel Wahidi di Padang.
Dalam pemeriksaan tersebut, Ombudsman menyoroti tanggung jawab empat pihak, yakni Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kampung Tangah, SPPG Pasia Laweh Palupuh, Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Kelas I Sumbar, serta Satgas Percepatan Penyelenggaraan MBG Kabupaten Agam.
Sejumlah aspek menjadi perhatian dalam pemeriksaan itu. Di antaranya manajemen pemantauan dan pengawasan keamanan pangan, efektivitas saluran pengaduan masyarakat, serta tindak lanjut terhadap informasi yang disampaikan penerima manfaat.
Ombudsman juga mengevaluasi pengisian hasil uji organoleptik dan koordinasi antarlembaga dalam pengawasan pelaksanaan program MBG di tingkat kabupaten.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, masing-masing pihak diberikan tindakan korektif sesuai tugas dan kewenangannya.
Untuk SPPG Kampung Tangah dan SPPG Pasia Laweh Palupuh, Ombudsman meminta agar keduanya menerapkan saluran pengaduan internal melalui hotline 127 SAGI, khususnya bagi penerima manfaat.
Langkah tersebut harus mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
Kedua SPPG juga diminta menindaklanjuti setiap informasi yang diterima dari penerima manfaat, termasuk hasil uji organoleptik secara berkala. Selain itu, edukasi mengenai gizi dan keamanan pangan juga perlu ditingkatkan.
Sementara itu, KPPG Kelas I Sumbar diminta memastikan seluruh SPPG yang berada di bawah kewenangannya menerapkan hotline 127 SAGI.
Lembaga tersebut juga harus memperkuat koordinasi dengan Satgas Pemerintah Kabupaten Agam serta memastikan informasi dan hasil uji organoleptik dari penerima manfaat ditindaklanjuti melalui laporan tertulis secara rutin dan menyeluruh.
“Kami juga meminta KPPG mengevaluasi Surat Perjanjian Kerja seluruh SPPG dengan mitra di wilayah kewenangannya,” katanya.
Adapun Satgas Percepatan Penyelenggaraan MBG Kabupaten Agam diminta meningkatkan koordinasi dengan KPPG, koordinator wilayah, koordinator kecamatan, hingga seluruh SPPG.
Ombudsman memberikan batas waktu 30 hari sejak LHP diterima kepada seluruh pihak yang dilaporkan untuk menjalankan tindakan korektif tersebut.
Pelaksanaan rekomendasi itu selanjutnya akan dipantau secara berkala oleh Ombudsman.
Adel menegaskan bahwa keberhasilan program MBG tidak semata-mata diukur dari tersalurkannya makanan kepada para penerima manfaat.
Menurutnya, aspek keamanan pangan, efektivitas pengawasan, serta kejelasan pertanggungjawaban setiap pihak juga harus menjadi perhatian dalam penyelenggaraan program tersebut.
Dengan adanya tindakan korektif ini, penyelenggaraan MBG di Kabupaten Agam diharapkan dapat dibenahi, terutama dalam hal pengawasan keamanan pangan dan penanganan pengaduan masyarakat.
Tinggalkan Balasan