BUKITTINGGI, NUSATIME.ID — Pemerintah Kota Bukittinggi mengambil langkah tegas dengan memproses pemecatan terhadap seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) berinisial F. Oknum tersebut terbukti mencatut nama Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias, guna memuluskan aksi penipuan berkedok investasi pengadaan bahan makanan program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bukittinggi, Rismal Hadi, mengungkapkan bahwa Persetujuan Teknis (Pertek) pemberhentian F dari status kepegawaiannya telah diterbitkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 5 November 2026.
“Kita telah membentuk tim untuk memproses semuanya. Yang bersangkutan saat ini masih tercatat sebagai ASN, namun mangkir sejak kasus ini bergulir. Saat ini tinggal menunggu penerbitan Surat Keputusan (SK) Pemberhentian definitif,” ujar Rismal kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).
Kasus ini bermula dalam beberapa bulan terakhir ketika F melancarkan tipu muslihat dengan meyakinkan para korban untuk menjadi pemodal dan pemasok bahan makanan MBG. Agar korban percaya, F mengklaim mendapat dukungan (backing) langsung dari Wali Kota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias.
Dengan iming-iming keuntungan atau fee sebesar 20 persen setiap bulan, F berhasil meraup dana hingga ratusan juta rupiah dari para korban. Namun, janji keuntungan tersebut tak kunjung terealisasi, hingga akhirnya para korban mengadukan persoalan ini melalui media sosial dan mengonfirmasi langsung kepada Wali Kota.
Mendengar pencatutan namanya, Wali Kota Bukittinggi Ramlan Nurmatias langsung bereaksi keras dan membantah. Ia menegaskan tidak pernah memberikan izin atau menjadi pelindung bagi pihak manapun dalam pelaksanaan proyek pemerintah, termasuk pengadaan program MBG.
“Saya tegaskan, tidak pernah menyuruh orang untuk meminjam uang atau menggunakan nama saya untuk keuntungan pribadi maupun keluarga. Setiap kegiatan di lingkungan Pemko Bukittinggi dilakukan sesuai aturan yang berlaku,” tegas Ramlan.
Ia juga menginstruksikan jajarannya untuk menjatuhkan sanksi terberat tanpa kompromi terhadap oknum aparatur yang mencoreng integritas birokrasi.
Pemerintah Kota Bukittinggi memastikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh F merupakan murni perbuatan pribadi dan tidak berkaitan dengan institusi Pemko Bukittinggi.
Sekda Rismal Hadi menyarankan agar para korban yang merasa dirugikan secara materiil segera melaporkan F ke pihak Kepolisian agar diproses secara pidana. Pihak Pemko Bukittinggi juga membuka opsi untuk turut memproses hukum yang bersangkutan jika terbukti mencemarkan nama baik institusi pemerintah daerah. (**)
Tinggalkan Balasan