PADANG, NUSATIME.ID— Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang menginisiasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Fasilitasi Jaminan Produk Halal. Langkah ini diambil untuk menutup celah regulasi daerah yang dinilai belum menyentuh aspek kehalalan secara spesifik, di tengah masifnya pertumbuhan industri kuliner di ibu kota Provinsi Sumatera Barat.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Padang, Iskandar, menegaskan bahwa payung hukum yang ada selama ini masih sebatas mengatur ketahanan pangan secara umum. Padahal, aspek transparansi bahan baku, proses pengolahan, hingga higienitas peralatan kuliner memerlukan standar spesifik demi menjamin hak-hak konsumen.
“Aturan yang ada selama ini baru membahas pangan secara umum. Belum mengatur secara spesifik mengenai aspek kehalalan, mulai dari bahan baku, proses pengolahan, hingga peralatan yang digunakan,” ujar Iskandar usai rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di Padang.
Salah satu poin paling krusial dalam Ranperda ini adalah kewajiban bagi tempat usaha kuliner yang menyajikan menu non-halal untuk memasang label khusus dengan identifikasi visual yang mencolok. Kebijakan tersebut dirancang semata-mata sebagai bentuk transparansi informasi publik agar konsumen—khususnya wisatawan dan mayoritas masyarakat muslim—tidak terkecoh.
Iskandar memastikan kebijakan pelabelan ini murni berorientasi pada pelindungan hak konsumen dan tidak dimaksudkan untuk mendiskriminasi kelompok usaha tertentu.
“Langkah ini semata-mata untuk memberikan informasi yang valid agar konsumen, baik warga lokal maupun wisatawan, tidak merasa terkecoh,” tegasnya.
Selain identifikasi visual, regulasi ini juga mewajibkan pemisahan total terhadap alat-alat pengolahan dan penyajian. Standar operasional tersebut mencakup pemisahan penggunaan pisau, wajan, periuk, hingga piring untuk mencegah cross-contamination (kontaminasi silang). Langkah ini dinilai penting untuk meredam keraguan konsumen, sekaligus menjawab keresahan publik terkait pengawasan jajanan anak sekolah di luar lingkungan institusi pendidikan.
Dari sudut pandang ekonomi kerakyatan, Ranperda ini dirancang untuk mengantisipasi hambatan yang dihadapi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Mengingat tenggat waktu kewajiban sertifikasi halal nasional jatuh pada 2028, banyak pelaku usaha mikro terkendala biaya dan kerumitan administrasi setelah program fasilitasi gratis dari pusat berakhir.
Melalui regulasi daerah ini, DPRD Kota Padang mendesak pemerintah kota agar hadir secara konsisten lewat skema pembiayaan dan pendampingan berkelanjutan bagi UMKM, terlepas dari dinamika pergantian kepemimpinan daerah di masa mendatang.
Menepis kekhawatiran publik mengenai potensi penegakan hukum yang represif di lapangan—seperti kekhawatiran terhadap tindakan aparat Satpol PP—Iskandar memastikan mekanisme penegakan hukum akan berjalan di atas koridor yang proporsional dan humanis.
Dalam proses pembentukan regulasi ini, DPRD melibatkan partisipasi bermakna (meaningful participation) dari unsur ulama serta lintas sektor, termasuk Dinas Pangan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Perdagangan.
Saat ini, Ranperda Jaminan Produk Halal tengah berada pada tahap uji publik untuk menyerap aspirasi seluas-luasnya dari masyarakat. Substansi peraturan ini diharapkan tidak sekadar menjadi instrumen administratif, tetapi benar-benar merefleksikan nilai-nilai kultural masyarakat Minangkabau yang berlandaskan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. (**)
Tinggalkan Balasan