PADANG, NUSATIME.ID— Ratusan atlet Kota Padang yang sukses menyumbangkan medali pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatra Barat dihadapkan pada situasi pelik. Dana bonus prestasi yang sebelumnya telah ditransfer utuh ke rekening pribadi mereka ternyata belum dikenakan pemotongan pajak. Akibatnya, para atlet kini diminta mengembalikan sebagian dana tersebut dengan kisaran 5 hingga 15 persen dari total nominal yang diterima.
Kebijakan mendadak ini memicu keluhan di kalangan atlet. Mayoritas dari mereka mengaku bahwa dana penghargaan atas kerja keras di gelanggang olahraga tersebut sudah habis terpakai untuk memenuhi kebutuhan hidup serta menunjang persiapan latihan mandiri.
“Harusnya saat pencairan di awal, pihak terkait memberitahu secara transparan bahwa bonus tersebut belum dipotong pajak. Ini sama sekali tidak ada pemberitahuan awal. Perkiraan kami, bonus yang masuk ke rekening sudah clean sesuai prosedur baku,” ujar salah seorang atlet penerima bonus yang meminta namanya dirahasiakan, Selasa (10/11/2026).
Ia menambahkan, dalam skema penyaluran bonus olahraga pada berbagai ajang regional maupun nasional sebelumnya, pemotongan pajak Pajak Penghasilan (PPh) lazimnya langsung dilakukan oleh instansi atau lembaga terkait sebelum dana ditransfer ke rekening penerima.
“Kami paham betul bahwa bonus prestasi memiliki kewajiban pajak. Namun, karena ditransfer penuh tanpa catatan, kami mengira urusan perpajakan tersebut sudah diselesaikan langsung sejak awal sesuai undang-undang yang berlaku,” lanjutnya.
Kewajiban pengembalian pajak ini tertuang dalam surat resmi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang. Berdasarkan Surat Nomor 360/K-PDG/KU/XI/2026 tertanggal 3 November 2026 perihal Pembayaran Pajak Penerima Bonus yang ditandatangani oleh Ketua Umum KONI Kota Padang, Erianto, dikeluarkan instruksi penarikan pajak kepada seluruh ketua cabang olahraga (cabor) peraih medali.
Surat tersebut merinci dua ketentuan skema pemotongan PPh bagi penerima bonus. Atlet peraih bonus di bawah Rp60.000.000 dikenakan pemotongan pajak sebesar 5 persen. Atlet peraih bonus pada rentang Rp60.000.000 hingga Rp250.000.000 dikenakan pemotongan pajak sebesar 15 persen.
Selain besaran persentase PPh, surat instruksi tersebut juga menetapkan mekanisme pengumpulan dana. Setiap penerima bonus diwajibkan menyetorkan dana pajak dari rekening pribadi ke rekening cabor masing-masing. Selanjutnya, pihak cabor bertanggung jawab penuh untuk menyetorkan dana kolektif tersebut ke rekening resmi KONI Kota Padang.
Mekanisme penarikan kembali (refund) pajak setelah dana dicairkan secara utuh ini memicu tanda tanya besar, baik di kalangan atlet maupun pengurus cabor. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi lebih lanjut dari pihak teknis KONI Kota Padang mengenai alasan administratif di balik kebijakan pemotongan pajak PPh yang baru dilakukan pasca-pencairan melalui perbankan. (**)
Tinggalkan Balasan