PADANG, NUSATIME. ID — Sepuluh pemerintah provinsi di Pulau Sumatera menyepakati integrasi perencanaan pembangunan lintas wilayah guna mengatasi hambatan distribusi barang, ketimpangan akses pasar, dan kerentanan rantai pasok akibat bencana. Komitmen tersebut diarahkan untuk menekan laju inflasi daerah serta mengoptimalkan hilirisasi sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan energi.

Kesepakatan bertajuk Mufakat Tuah Sakato itu diteken dalam forum Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto dan Indikator Sosial Ekonomi (Konreg PDRB-ISE) 2026 di Padang, Sumatera Barat, Kamis (12/11/2026).

Melalui dokumen tersebut, para kepala daerah sepakat meninggalkan pendekatan pembangunan yang parsial dan mengusulkan perencanaan terpadu untuk 10 provinsi kepada pemerintah pusat melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyatakan, selama ini persoalan kelancaran logistik dan pengembangan kawasan industri kerap terhambat karena kebijakan antarprovinsi berjalan sendiri-sendiri. Padahal, potensi ekonomi di setiap daerah saling bergantung.

“Potensi masing-masing daerah di Sumatera hanya akan memberikan dampak maksimal jika dikembangkan secara terintegrasi. Tanpa konektivitas yang memadai, biaya distribusi tetap tinggi dan menyulitkan pengendalian inflasi,” ujar Mahyeldi di sela-sela forum tersebut.

Dalam butir kesepakatan, pemerintah provinsi se-Sumatera mendesak percepatan proyek strategis nasional di sektor transportasi, meliputi pembangunan jalur Kereta Api Trans Sumatera serta optimalisasi layanan Tol Laut dan pelabuhan regional.

Selain efisiensi logistik, aspek mitigasi bencana menjadi sorotan utama dalam perencanaan infrastruktur baru. Wilayah Sumatera yang rawan bencana alam kerap mengalami kelumpuhan distribusi kebutuhan pokok saat jalur utama terputus. Karena itu, penyediaan jalur transportasi alternatif dimasukkan sebagai prioritas dalam dokumen perencanaan bersama.

Di sektor tata kelola, seluruh provinsi juga berkomitmen menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama perumusan kebijakan. Sinkronisasi data PDRB dan indikator sosial ekonomi dinilai krusial agar arah pembangunan tidak sekadar mengejar angka pertumbuhan statistik, melainkan berdampak langsung pada penyerapan tenaga kerja.

Untuk memastikan kesepakatan tidak berhenti di atas kertas, para gubernur menetapkan mekanisme pengawasan ketat. Pelaksanaan rekomendasi akan dievaluasi sekurang-kurangnya setiap enam bulan di tingkat provinsi, serta minimal satu kali dalam setahun di tingkat regional Sumatera.

Forum Konreg PDRB-ISE 2026 ini turut melibatkan pemangku kebijakan tingkat pusat untuk menyelaraskan aspek pendanaan dan teknis, di antaranya perwakilan Bappenas, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Adapun tindak lanjut evaluasi regional pada tahun berikutnya dijadwalkan berlangsung di Provinsi Kepulauan Riau pada 2027 dan Provinsi Jambi pada 2028. (**)