BUKITTINGGI, NUSATIME.ID — Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi mengambil langkah tegas dengan menyegel 13 unit toko di Pusat Grosir Pasar Aur Kuning, Senin (16/11/2026). Penertiban ini dilakukan akibat akumulasi tunggakan retribusi pasar yang mencapai puluhan juta rupiah per toko, setelah para pedagang mangkir dari kewajibannya meski telah diberi peringatan berjenjang.

Penyegelan yang menyasar fasilitas di Blok A (11 unit) dan Blok B (2 unit) tersebut merupakan eskalasi penegakan hukum administratif. Berdasarkan data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi, para pedagang yang ditindak telah melampaui batas toleransi waktu pembayaran setelah sebelumnya menerima Surat Peringatan (SP) 1 hingga SP 3.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi, Heriman, menegaskan bahwa langkah drastis ini terpaksa diambil guna menegakkan aturan serta mengamankan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pasar rakyat.

“Sesuai regulasi, tunggakan lebih dari tiga bulan sudah memenuhi syarat untuk dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan atau penyegelan,” ujar Heriman saat dikonfirmasi, Senin (16/11/2026). Ia menambahkan, operasi penertiban yang melibatkan unsur pengamanan dari Bhabinkamtibmas dan Babinsa ini dijadwalkan berlangsung selama dua hari hingga Selasa (17/11/2026).

Kendati tindakan penyegelan memicu ketegangan, kebijakan ini terbukti memunculkan efek kejut (shock therapy) di kalangan pedagang lain. Kepala Bidang Perdagangan dan Perindustrian Kota Bukittinggi, T.M. Simarmata, mengungkapkan adanya lonjakan kesadaran dari para penunggak retribusi sejak Senin pagi.

Menjelang eksekusi lapangan oleh petugas, sejumlah pedagang berbondong-bondong mendatangi kantor dinas untuk melunasi kewajiban mereka agar tokonya terhindar dari penyegelan. Salah satu transaksi pelunasan tercatat mencapai angka Rp26 juta.

“Pembayaran meningkat drastis karena banyak pedagang yang langsung berinisiatif melunasi ke kantor sebelum tim turun ke lapangan,” kata Simarmata di sela-sela penertiban.

Ia merinci, nilai tunggakan individual di kawasan pusat grosir terbesar di Sumatra Barat ini sangat bervariasi, mulai dari kisaran Rp12 juta, Rp22 juta, hingga melampaui angka tersebut per toko.

Langkah penertiban aset daerah ini tidak dilakukan sembarangan, melainkan merujuk pada payung hukum yang sah. Pemko Bukittinggi mendasarkan tindakan ini pada Peraturan Daerah (Perda) Kota Bukittinggi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat.

Dalam Pasal 25 huruf a ditegaskan bahwa setiap pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar milik pemerintah daerah wajib membayar sewa dan retribusi pelayanan pasar secara tepat waktu.

Aturan tersebut diperkuat oleh Peraturan Wali Kota (Perwako) Bukittinggi Nomor 22 Tahun 2023, khususnya Pasal 38 yang mengatur tahapan sanksi administratif. Regulasi ini memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memberikan sanksi progresif, mulai dari teguran tertulis, penghentian kegiatan usaha sementara, denda administratif, hingga pengosongan tempat usaha.

Melalui penertiban ini, Pemko Bukittinggi berharap tercipta kepatuhan hukum yang berkelanjutan demi menjaga keseimbangan iklim usaha dan optimalisasi pengelolaan fasilitas publik di sektor perdagangan. (**)