NUSATIME.ID – Kasus penyimpangan dalam pelaksanaan swakelola pembangunan fisik di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tahun anggaran 2023 kembali mencuat ke permukaan publik.
Kendati Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah lama diketok dan sebagian kelebihan pembayaran telah disetor ke kas daerah pada medio 2024, pertanyaan besar kini bergemuruh di tengah masyarakat: Apakah penyelesaian administratif berupa pengembalian dana cukup untuk menghapus aroma dugaan penyelewengan yang melibatkan banyak pihak?
Publik Sumbar kini menagih akuntabilitas dari aparat penegak hukum dan Inspektorat Provinsi terkait sejauh mana tindak lanjut atas karut-marut swakelola yang melibatkan SMKN 1 Lembah Melintang hingga sejumlah SMK di Sijunjung tersebut.
Deretan Persoalan Klasik yang Berulang
Berdasarkan dokumen LHP BPK 2023, pelaksanaan swakelola tipe I di tujuh sekolah ini diwarnai berbagai kejanggalan kasat mata.
Mulai dari kontrak swakelola yang secara sepihak mewajibkan sekolah menyediakan dana talangan mandiri sebelum pencairan termin, hingga modus operandi pertanggungjawaban fiktif.
Yang paling menghentak publik adalah temuan pemahalan harga (mark-up) material hingga mencapai ratusan juta rupiah serta pencantuman nama toko bangunan dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang setelah ditelusuri ternyata tidak aktif atau fiktif.
Lebih parahnya lagi, pemilik toko mengakui bahwa dana yang cair dari sekolah dialihkan ke pihak ketiga atau kepala tukang, sementara nota dan stempel toko dicatut begitu saja untuk meloloskan laporan administrasi.
Pertanyaan Kritis Masyarakat di Tahun 2026
Memasuki tahun 2026, mandeknya transparansi penegakan hukum substantif memicu gelombang pertanyaan kritis dari berbagai elemen masyarakat dan pemerhati kebijakan publik di Sumatera Barat:
Mana Efek Jera Hukum?
Masyarakat mempertanyakan apakah pengembalian kerugian negara ke kas daerah cukup untuk menghentikan proses hukum.
Apakah kejaksaan atau kepolisian hanya akan mendiamkan potensi unsur pidana korupsi dalam pemalsuan nota toko bangunan dan rekayasa volume pekerjaan?
Kinerja Pengawasan Internal Dipertanyakan
Dalam LHP tersebut, BPK juga menyoroti peran Tim Reviu Inspektorat dan Fasilitator Swakelola yang dinilai kurang cermat.
Publik mendesak evaluasi terbuka: bagaimana bisa pengawasan berlapis di lingkup Pemprov Sumbar kecolongan terhadap toko-toko material fiktif yang dipakai sebagai alat pencairan dana negara?
Nasib Integritas Dunia Pendidikan
Bagaimana bisa kepala sekolah dan panitia pembangunan (P2S) dibebankan tekanan birokrasi dan skema kontrak yang memaksa mereka berutang atau menalangi dana sendiri, yang pada akhirnya berujung pada praktik akuntansi akal-akalan demi menutup laporan?
Menuntut Akuntabilitas Nyata
Kasus ini bukan sekadar angka-angka di atas kertas LHP BPK atau persoalan administratif semata.
Ini adalah cerminan dari rapuhnya tata kelola anggaran pendidikan yang seharusnya dinikmati secara utuh oleh para siswa untuk fasilitas belajar yang layak.
Jika temuan BPK hanya berhenti pada imbauan dan penyetoran kembali tanpa ada transparansi proses hukum bagi oknum pejabat (KPA, PPTK, hingga fasilitator) yang lalai atau sengaja bermain, maka kepercayaan publik terhadap komitmen antikorupsi di birokrasi Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat akan terus berada di titik nadir.
Masyarakat Sumbar menuntut transparansi tuntas—bukan sekadar angin lalu di setiap pergantian tahun anggaran. (*)
Tinggalkan Balasan