E Cataloq : Korupsi Berkedok Legalitas ??

Oleh: Drs. H. Marlis, MM, C.Med
(Ketua Umum DPN GENTA INDONESIA)

CIBUBUR, NUSATIME.ID – Pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem katalog elektronik atau E-Catalog sejatinya merupakan langkah maju dalam menciptakan tata kelola keuangan negara yang transparan, efisien, dan akuntabel.

Namun, sebuah pertanyaan besar patut diajukan. Apakah E-Catalog benar-benar mampu mempersempit ruang korupsi, atau justru telah dimanfaatkan oleh oknum tertentu sebagai instrumen baru untuk melakukan praktik korupsi secara lebih rapi, sistematis, dan seolah-olah sah secara administratif?

Pertanyaan ini menjadi relevan ketika mencermati berbagai potensi penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, terutama terkait pengaturan harga, rekayasa spesifikasi, pengondisian penyedia, hingga praktik pemberian komisi ilegal kepada oknum pejabat.

Dalam berbagai diskursus mengenai korupsi pengadaan, potensi kebocoran anggaran negara kerap disebut dapat mencapai sekitar 30 persen dari nilai belanja pengadaan barang dan jasa.

Angka tersebut perlu dipahami sebagai estimasi risiko yang masih memerlukan verifikasi berdasarkan data dan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sebagai kerugian negara yang telah terbukti secara nasional.

Namun, sebagai ilustrasi, apabila anggaran pengadaan mencapai Rp1.000 triliun, kebocoran sebesar 30 persen berarti Rp300 triliun uang negara berpotensi tidak memberikan manfaat sebagaimana mestinya.

Sungguh sebuah angka yang sangat fantastis.

Bayangkan berapa banyak sekolah, rumah sakit, jalan, jembatan, dan berbagai fasilitas publik yang dapat dibangun apabila uang tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.

E-Catalog Bukan Jaminan Bebas Korupsi

Secara hukum, pengadaan melalui E-Catalog merupakan bagian dari sistem pengadaan pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya, termasuk Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, serta ketentuan teknis LKPP.

Melalui mekanisme E-Purchasing, instansi pemerintah dapat membeli barang dan jasa yang tersedia dalam katalog elektronik sesuai prosedur yang berlaku.

Namun, harus dipahami bahwa harga yang tercantum dalam E-Catalog bukanlah jaminan mutlak sebagai harga pasar yang paling wajar dan menguntungkan negara.

Di sinilah persoalan mendasarnya.

Apabila pejabat pengadaan hanya berpedoman pada harga yang tercantum dalam katalog tanpa melakukan pengujian kewajaran harga, kesesuaian spesifikasi, dan kebutuhan riil, maka peluang terjadinya pemborosan bahkan penyimpangan akan tetap terbuka.

Lebih berbahaya lagi apabila transaksi tersebut sebenarnya telah diatur melalui kesepakatan tersembunyi antara oknum pejabat dengan penyedia barang dan jasa.

Enam Modus Penyimpangan yang Patut Diwaspadai

Dalam perspektif hukum pidana korupsi, terdapat sejumlah modus yang berpotensi terjadi dalam proses pengadaan melalui E-Catalog.

Pertama, penggelembungan harga atau mark-up.

Penyedia dapat memasang harga jauh di atas harga pasar yang wajar, kemudian harga tersebut dijadikan dasar transaksi oleh instansi pemerintah.

Sebagai ilustrasi, barang yang secara wajar bernilai Rp100 juta ditransaksikan dengan harga Rp150 juta. Apabila dibeli sebanyak 20 unit, terdapat selisih harga Rp1 miliar yang perlu diuji lebih lanjut.

Selisih harga belum otomatis menjadi kerugian negara karena harus mempertimbangkan spesifikasi, pajak, distribusi, garansi, dan komponen biaya lainnya. Namun, apabila pembengkakan tersebut sengaja dilakukan melalui persekongkolan, persoalannya dapat memasuki ranah pidana korupsi.

Kedua, pengondisian penyedia barang dan jasa.

Penyedia tertentu diduga telah ditentukan sebelum proses pembelian dilakukan.

Spesifikasi teknis kemudian disusun untuk mengarahkan pembelian kepada produk atau perusahaan yang dikehendaki, sementara penyedia lain yang sebenarnya memenuhi persyaratan tidak dipertimbangkan secara objektif.

Dalam kondisi demikian, E-Catalog berpotensi hanya menjadi formalitas administratif untuk mengesahkan transaksi yang telah disepakati sebelumnya.

Ketiga, manipulasi proses negosiasi harga.

Negosiasi yang seharusnya bertujuan memperoleh harga terbaik justru dapat menjadi formalitas.

Misalnya, harga katalog Rp200 juta dinegosiasikan menjadi Rp190 juta, padahal harga pasar untuk produk dan layanan yang setara hanya Rp140 juta.

Secara administratif terlihat ada penghematan Rp10 juta, tetapi secara substantif kewajaran harga masih dipertanyakan.

Keempat, rekayasa spesifikasi teknis.

Spesifikasi barang disusun bukan berdasarkan kebutuhan objektif instansi, melainkan untuk menyesuaikan dengan produk milik penyedia tertentu.

Praktik ini berpotensi menghilangkan persaingan sehat dan membuka ruang pemberian keuntungan yang tidak semestinya kepada pihak tertentu.

Kelima, praktik fee, cashback, dan setoran ilegal.

Inilah salah satu modus yang paling berbahaya.

Penyedia diduga diminta menyediakan sejumlah komisi sebagai imbalan atas pemilihan produknya.

Dana tersebut dapat disamarkan melalui biaya pemasaran, jasa konsultasi, pembayaran kepada perantara, atau transaksi kepada pihak ketiga.

Apabila komisi tersebut berkaitan dengan jabatan atau dimaksudkan untuk memengaruhi keputusan pejabat, maka ketentuan mengenai suap dan gratifikasi dapat diterapkan sesuai fakta dan unsur hukum yang terbukti.

Keenam, manipulasi kualitas dan volume barang.

Barang yang diterima ternyata tidak sesuai dengan spesifikasi, kualitas, atau jumlah yang diperjanjikan.

Namun, dokumen serah terima dan pembayaran tetap diproses seolah-olah seluruh kewajiban penyedia telah dipenuhi.

Jika dilakukan secara sengaja melalui persekongkolan, praktik tersebut dapat menimbulkan konsekuensi pidana.

Perspektif Hukum Pidana Korupsi

Dalam perspektif hukum pidana, penggunaan E-Catalog tidak memberikan kekebalan hukum kepada pejabat pengadaan maupun penyedia barang dan jasa.

Ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan harus dibaca bersama perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi serta peraturan terkait, tetap relevan terhadap penyimpangan pengadaan yang memenuhi unsur tindak pidana.

Pasal 2 ayat (1) mengatur perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sementara Pasal 3 berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Selain itu, ketentuan mengenai suap dan gratifikasi dapat diterapkan apabila terdapat bukti pemberian keuntungan ilegal yang berkaitan dengan kewenangan pejabat.

Namun, perlu ditegaskan bahwa tidak setiap pelanggaran prosedur pengadaan otomatis merupakan tindak pidana korupsi. Harus terdapat pembuktian unsur delik, termasuk kerugian negara yang nyata apabila pasal yang diterapkan mensyaratkannya.

Dengan demikian, transaksi yang terlihat sah secara administratif belum tentu terbebas dari pertanggungjawaban pidana.

Aparat Pengawasan Jangan Hanya Memeriksa Dokumen

Persoalan lain yang perlu mendapat perhatian adalah pola pemeriksaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Selama ini, terdapat risiko pengawasan terlalu berorientasi pada kelengkapan dokumen administratif, sementara substansi transaksi kurang mendapat perhatian.

Padahal, praktik korupsi yang terorganisasi justru dapat berlangsung dengan dukungan dokumen yang terlihat sangat rapi.

Karena itu, BPK, BPKP, Inspektorat, dan aparat penegak hukum sesuai kewenangannya perlu memperkuat pemeriksaan terhadap beberapa aspek utama, yaitu:

1. Kewajaran harga dibandingkan dengan harga pasar untuk produk dan layanan yang setara.

2. Proses penyusunan kebutuhan dan spesifikasi teknis barang.

3. Dasar pemilihan penyedia serta riwayat transaksi dan negosiasi.

4. Hubungan kepentingan antara pejabat pengadaan, penyedia, dan pihak lain.

5. Kesesuaian kualitas, volume, dan manfaat barang yang diterima.

6. Indikasi aliran dana, komisi tersembunyi, atau keuntungan ilegal kepada pihak tertentu.

Pemeriksaan juga perlu memanfaatkan jejak transaksi elektronik, analisis pola pembelian, serta penelusuran aliran dana melalui prosedur hukum yang sah.

LKPP Harus Memperkuat Pengawasan Harga dan Transaksi

Sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam kebijakan pengadaan pemerintah, LKPP perlu terus memperkuat sistem pengawasan dan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan dalam E-Catalog.

Sistem seharusnya mampu membantu mendeteksi anomali harga, transaksi berulang yang tidak wajar, serta pola pemilihan penyedia yang mengindikasikan pengondisian.

Pemerintah juga perlu memperluas transparansi informasi harga dan transaksi sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.

Jangan sampai sistem elektronik hanya mempercepat proses pembelian, tetapi gagal memastikan bahwa uang negara benar-benar dibelanjakan secara efisien.

Sebab, ukuran keberhasilan pengadaan bukan semata-mata seberapa cepat anggaran dibelanjakan, melainkan seberapa besar manfaat yang diperoleh negara dan masyarakat.

Jangan Sampai Korupsi Konvensional Berubah Menjadi Korupsi Digital

Digitalisasi pengadaan merupakan kemajuan yang patut diapresiasi.

Namun, kemajuan teknologi tidak otomatis menghilangkan niat jahat manusia.

Jika dahulu praktik korupsi pengadaan sering dilakukan melalui pengaturan tender, penawaran fiktif, dan persekongkolan peserta, maka modus serupa berpotensi beradaptasi melalui pengaturan spesifikasi, harga katalog, pemilihan penyedia, dan transaksi elektronik.

Yang berubah mungkin hanya cara dan instrumennya, sedangkan tujuan penyimpangannya tetap sama: memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok dengan menyalahgunakan uang negara.

Karena itu, pengawasan terhadap pengadaan melalui E-Catalog harus dilakukan secara substantif, profesional, dan berkelanjutan.

Penutup: E-Catalog Jangan Menjadi Tempat Persembunyian Koruptor

Pertanyaan dalam judul tulisan ini, “E-Catalog Adalah Korupsi yang Dilegalkan??”, tentu bukan dimaksudkan untuk menyimpulkan bahwa sistem katalog elektronik merupakan instrumen korupsi yang dilegalkan oleh negara.

Tidak ada peraturan yang membenarkan korupsi.

Namun, pertanyaan tersebut merupakan kritik terhadap kemungkinan penyalahgunaan sistem pengadaan yang secara administratif terlihat sah, tetapi dalam pelaksanaannya dapat menyembunyikan persekongkolan dan penyimpangan.

Apalagi jika estimasi potensi kebocoran anggaran pengadaan hingga 30 persen benar-benar terbukti dalam suatu lingkup pengadaan tertentu, maka persoalannya bukan lagi sekadar ketidakefisienan birokrasi, melainkan ancaman serius terhadap keuangan negara.

Sudah saatnya pemerintah dan aparat penegak hukum tidak hanya melihat apakah transaksi telah dilakukan melalui aplikasi resmi, tetapi juga memastikan bahwa harga, kualitas, pemilihan penyedia, dan manfaat barang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

Jangan sampai E-Catalog yang dirancang untuk mempersempit ruang korupsi justru dijadikan tempat berlindung oleh oknum pejabat dan rekanan yang bersekongkol menggerogoti uang rakyat.

Sebab, korupsi tetaplah korupsi, sekalipun dilakukan melalui sistem digital yang paling modern.

Dan hukum pidana tidak boleh berhenti hanya karena sebuah transaksi telah memiliki nomor pesanan, faktur elektronik, dan dokumen pembayaran yang lengkap.

Negara membutuhkan pengadaan yang bersih, bukan sekadar pengadaan yang terdigitalisasi.