PADANG, NUSATIME. ID — Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) mempercepat penyelesaian infrastruktur pendukung di Hunian Tetap (Huntap) Mandiri Kampung Talang, Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh. Proyek Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) yang dirancang untuk melindungi 10 keluarga penyintas galodo Batu Busuak ini ditargetkan rampung pada pertengahan November 2026.

Berdasarkan pemantauan lapangan pada awal November 2026, progres fisik pekerjaan penataan lingkungan ini telah mencapai 65 persen. Proyek senilai Rp1.108.113.098 tersebut sepenuhnya dialokasikan untuk penataan lingkungan, terpisah dari konstruksi 10 unit rumah huntap dan dibiayai melalui Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan Tahun Anggaran 2026.

TKD Tambahan merupakan instrumen fiskal dari pemerintah pusat untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah dalam penanganan darurat, pemulihan pascabencana, serta pemenuhan pelayanan publik mendesak.

Berada di kawasan berkontur dengan topografi berlereng, Kampung Talang memiliki kerentanan tinggi terhadap dinamika cuaca ekstrem. Mengingat letak permukiman yang berdekatan dengan tebing bekas titik longsor, aspek mitigasi struktural menjadi prioritas utama pemulihan.

Pelaksana proyek dari CV Gapurus Jaya Bersama, Randa, menjelaskan bahwa cakupan infrastruktur ini dirancang secara komprehensif untuk menjawab masalah hidrologi dan kestabilan lereng di kawasan tersebut.

“Drainase kami bangun sepanjang kurang lebih 300 meter untuk mengalirkan air dari kawasan permukiman maupun limpasan dari tebing. Ini krusial agar air tidak terkumpul di badan jalan atau mengalir liar ke permukiman, sehingga mengurangi genangan dan jalan becek saat hujan,” ujar Randa saat peninjauan lapangan.

Selain saluran air, proyek ini juga mencakup pembangunan dinding penahan tebing (retaining wall) sepanjang 27 meter dengan tinggi mencapai 3 meter. Infrastruktur penahan ini difokuskan pada titik rawan guna meminimalkan risiko tanah ambles saat intensitas hujan meningkat.

Kendati demikian, pihak pelaksana dan pengamat kebencanaan mengingatkan bahwa keberadaan dinding penahan tidak serta-merta membuat kawasan steril dari ancaman. Pemeliharaan berkala, pengelolaan vegetasi lereng, dan pengawasan aliran air tetap menjadi kunci keselamatan jangka panjang bagi para warga penyintas.

Pembangunan PSU Huntap Kampung Talang merefleksikan tantangan besar dalam pemulihan pascabencana di Sumatera Barat. Luasnya dampak kerusakan akibat banjir dan longsor masif pada akhir 2025 menuntut kerja lintas sektor yang sistematis.

Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera yang juga Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, sebelumnya menggarisbawahi bahwa rehabilitasi permanen di wilayah terdampak membutuhkan proses berkelanjutan mengingat kompleksitas dan luasnya cakupan wilayah bencana.

Dengan sisa waktu pengerjaan menjelang target tenggat pertengahan November 2026, percepatan difokuskan pada penyelesaian struktur drainase, dinding penahan, serta pengecoran jalan lingkungan. Kehadiran infrastruktur terpadu ini diharapkan mampu memulihkan fungsi sosial ekonomi warga, sekaligus memberikan rasa aman dan jaminan keselamatan bagi para penyintas dalam menempati hunian baru mereka.(**)