PADANG, NUSATIME.ID — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperkuat langkah akademis dan administratif untuk mengusulkan Mr. Assaat, tokoh nasional yang pernah menjabat sebagai Penjabat Presiden Republik Indonesia (1949–1950), sebagai Pahlawan Nasional.
Dorongan ini tidak sekadar memenuhi aspek administratif dan memori kolektif daerah, melainkan upaya meluruskan dan merawat catatan sejarah kepemimpinan nasional di masa Republik Indonesia Serikat (RIS).
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa pengusulan Mr. Assaat berlandaskan pada rekam jejak dan jasa besar sang negarawan dalam menjaga keutuhan serta kedaulatan bangsa pada masa transisi kemerdekaan.
“Pengusulan ini merupakan usaha kita untuk menjaga memori kolektif serta mempertegas catatan sejarah, agar keteladanan beliau dapat diwariskan kepada generasi mendatang,” ujar Mahyeldi di Padang.
Hingga saat ini, Sumatera Barat tercatat sebagai provinsi dengan jumlah Pahlawan Nasional terbanyak di luar Pulau Jawa, yakni sebanyak 17 tokoh. Penambahan Mr. Assaat ke dalam daftar tersebut dinilai krusial untuk melengkapi narasi besar kontribusi Ranah Minang terhadap republik.

Sebagai bagian dari pemenuhan syarat formal berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Sosial terkait, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat menggelar seminar nasional guna memperkuat validitas historis perjuangan Mr. Assaat.
Kepala Dinas Sosial Sumbar, Syaifullah, menjelaskan bahwa forum tersebut difokuskan untuk mengonfirmasi data, memperkuat argumen akademis, serta melengkapi dokumentasi yang akan diajukan kepada Kementerian Sosial RI.
Kajian mendalam ini menghadirkan sejumlah sejarawan terkemuka, di antaranya,Prof. Dr. Asvi Warman Adam (Profesor Riset Bidang Sejarah Sosial Politik), Prof. Dr. Sudarman, M.A. (Ketua MSI Cabang Sumbar), Dr. Wannofri Samry, M.Hum. (Wakil Ketua I MSI Pusat), Dr. Salahuddin Yahya, M.Si. (Direktur Pemberdayaan Potensi dan Sumber Daya Sosial Kementerian Sosial RI)
Kehadiran para sejarawan dan perwakilan Kementerian Sosial memastikan bahwa pengusulan ini tidak bertumpu pada sentimen emosional kedaerahan, melainkan memenuhi kriteria objektif kepahlawanan nasional secara ilmiah dan konstitusional.
Mr. Assaat dikenal luas dalam historiografi Indonesia sebagai pemegang mandat Penjabat Presiden RI ketika sistem pemerintahan berbentuk RIS pada 27 Desember 1949 hingga kembalinya bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 15 Agustus 1950.
Meski memegang tampuk kepemimpinan tertinggi di eksekutif pada masa-masa krusial pengakuan kedaulatan, kontribusi dan nama besar Mr. Assaat dinilai belum mendapatkan porsi pengakuan formal yang setara di tingkat nasional.
Melalui kolaborasi lintas sektor yang melibatkan akademisi, sejarawan, organisasi masyarakat, hingga diaspora Minang di berbagai wilayah, Pemprov Sumbar menargetkan seluruh dokumen persyaratan dapat rampung agar gelar Pahlawan Nasional bagi Mr. Assaat dapat segera disahkan oleh pemerintah pusat pada tahun mendatang. (**)



Tinggalkan Balasan