NUSATIME.ID – Maraknya tawaran pinjaman online (pinjol) dengan proses pencairan cepat menjadi perhatian dalam upaya melindungi masyarakat dari praktik keuangan ilegal.
Di Nagari Jaho, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, penguatan nilai adat dan agama didorong sebagai salah satu cara meningkatkan kewaspadaan warga.
Pinjaman online ilegal maupun lembaga keuangan tanpa izin dapat menimbulkan berbagai persoalan. Selain bunga dan denda yang tidak wajar, masyarakat juga berisiko menghadapi penyalahgunaan data pribadi, intimidasi penagihan, gangguan privasi hingga tekanan psikologis.
Dampaknya bahkan dapat meluas ke kehidupan keluarga dan hubungan sosial masyarakat. Karena itu, pemahaman mengenai legalitas layanan keuangan menjadi penting sebelum seseorang memutuskan untuk mengambil pinjaman.
Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah memanfaatkan nilai-nilai budaya Minangkabau sebagai landasan edukasi masyarakat. Filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dinilai memiliki relevansi dalam menanamkan sikap hati-hati, kejujuran, tanggung jawab, musyawarah, dan mengutamakan kemaslahatan bersama.

Dalam kehidupan masyarakat Nagari Jaho, peran ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, Bundo Kanduang, pemuda, serta pemerintah nagari dinilai penting untuk menyampaikan edukasi mengenai bahaya layanan keuangan ilegal.
Pendekatan tersebut diwujudkan melalui kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta (UBH) pada Juli 2026.
Program bertajuk Mencegah Pinjaman Online Ilegal dan Lembaga Keuangan Tidak Berizin Melalui Internalisasi Nilai Adat dan Agama itu dilaksanakan di Kantor Wali Nagari Jaho dan diikuti 30 peserta yang terdiri dari unsur pemerintah nagari, tokoh adat, tokoh agama, serta masyarakat.
Tim PKM dipimpin Elyana Novira bersama anggota Uning Pratimaratri dan Yofiza Media. Kegiatan tersebut juga melibatkan dua mahasiswa, yakni Tiara Fawziya Wedi dan Gita Maharani Wismuller.
Ketua tim PKM, Elyana Novira, menjelaskan bahwa kemudahan akses pembiayaan melalui teknologi informasi harus diimbangi dengan pemahaman mengenai risiko layanan keuangan ilegal.
“Persoalan pinjaman online ilegal tidak cukup diselesaikan melalui penegakan hukum. Masyarakat juga harus dibekali kemampuan mengenali legalitas penyelenggara jasa keuangan, memahami hak sebagai konsumen, memperhitungkan kemampuan finansial, serta mengetahui saluran pengaduan yang dapat digunakan,” ujarnya dikutip Rabu (18/11/2026).
Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya hanya mempertimbangkan kecepatan pencairan dana ketika memilih layanan pinjaman. Legalitas penyedia jasa, kemampuan membayar, serta konsekuensi dari pinjaman juga perlu diperhitungkan.
Melalui kegiatan tersebut, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta berharap pengetahuan warga Nagari Jaho mengenai layanan keuangan yang aman semakin meningkat.
Program ini juga diharapkan memperkuat peran pemerintah nagari, tokoh adat, dan tokoh agama dalam memberikan perlindungan serta edukasi kepada masyarakat.
Bagi Universitas Bung Hatta, kegiatan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sekaligus memperkuat hubungan perguruan tinggi dengan masyarakat.
Dengan penguatan literasi keuangan dan nilai-nilai lokal, masyarakat diharapkan lebih cermat dalam mengambil keputusan ekonomi serta mampu menghindari tawaran pinjaman online ilegal yang berpotensi merugikan.



Tinggalkan Balasan