BATUSANGKAR, NUSATIME.ID— Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, mengalokasikan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan tahun anggaran 2026 senilai Rp1 miliar untuk pengadaan empat unit ambulans nagari. Kebijakan ini difokuskan pada penguatan akses transportasi kesehatan sekaligus mitigasi risiko kebencanaan di wilayah-wilayah dengan tantangan geografis tinggi.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar, Defrizal, menyatakan bahwa penempatan armada ini dirancang untuk mendekatkan sarana transportasi medis kepada masyarakat di tingkat akar rumput, sehingga pasien tidak sepenuhnya bergantung pada fasilitas di pusat kecamatan atau kabupaten.

“Untuk pengadaan ambulans ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Datar mendapatkan dukungan TKD Tambahan awal tahun 2026 sebesar Rp1 miliar yang dialokasikan untuk 4 unit ambulans nagari,” ujar Defrizal saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (4/11/2026).

Berdasarkan pemetaan kebutuhan dan karakteristik wilayah, empat nagari yang ditetapkan sebagai penerima adalah Nagari Singgalang dan Panyalaian di Kecamatan X Koto, Tigo Koto di Kecamatan Rambatan, serta Batubasa di Kecamatan Pariangan.

Secara topografis, Kabupaten Tanah Datar didominasi kawasan perbukitan, dataran tinggi, lembah, serta kontur jalan yang menantang. Kondisi ini kerap menjadi hambatan krusial dalam penanganan kegawatdaruratan medis, di mana faktor keterlambatan mobilitas berdampak langsung pada keselamatan pasien.

Di sisi lain, kebijakan pengadaan ini juga dilandasi oleh evaluasi atas kerentanan daerah terhadap bencana hidrometeorologi dan vulkanik dalam beberapa tahun terakhir, seperti banjir bandang, tanah longsor, serta aktivitas Gunung Marapi.

Merujuk pada catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Desember 2025, bencana banjir dan tanah longsor yang menerjang wilayah ini pada November 2025 menimbulkan dampak parah, termasuk kerusakan infrastruktur yang melumpuhkan akses jalan dan mobilitas warga menuju fasilitas kesehatan. Pengalaman pahit pada periode 2024–2025 tersebut mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan (preparedness) sektor kesehatan di daerah rawan.

“Pengadaan ambulans tidak hanya kita pandang sebagai pemenuhan kebutuhan transportasi, tetapi juga sebagai bagian dari penguatan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi situasi kedaruratan dan bencana,” tegas Defrizal.

Kendati demikian, pemerintah daerah tetap menyadari bahwa kehadiran ambulans nagari harus diiringi dengan kesiapan infrastruktur pendukung, seperti pemeliharaan jalur evakuasi, kesiapan petugas, serta koordinasi lintas sektor yang solid mengingat ancaman isolasi wilayah akibat putusnya jembatan atau jalan pascabencana.

Dari sisi teknis, keempat unit ambulans nagari tersebut menggunakan spesifikasi dasar untuk transportasi dan penanganan awal pasien. Kendaraan dilengkapi dengan tempat tidur pasien atau stretcher, tabung oksigen praktis, sirene, serta lampu peringatan. Spesifikasi ini sengaja dibedakan dari ambulans gawat darurat (AGD) paripurna agar lebih mudah dioperasikan dan disesuaikan dengan kapasitas pemeliharaan di tingkat nagari.

Meski demikian, efektivitas operasional ambulans nagari sangat bergantung pada tata kelola di tingkat lokal. Pemerintah nagari dituntut untuk memastikan ketersediaan pengemudi siaga, alokasi perawatan berkala, pasokan bahan bakar, serta kejelasan standar operasional prosedur (SOP) pelayanan.

Saat dikunjungi pada Rabu (4/11/2026), salah satu unit yang dialokasikan untuk Nagari Tigo Koto, Kecamatan Rambatan, terpantau masih berada dalam tahap uji coba dan belum beroperasi penuh melayani masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa penyelesaian pengadaan fisik baru merupakan langkah awal; tantangan berikutnya terletak pada kesiapan manajerial di tingkat pemerintahan nagari.

Kabupaten Tanah Datar saat ini didukung oleh jaringan 23 puskesmas yang tersebar di 14 kecamatan sebagai tulang punggung rujukan kesehatan masyarakat. Kehadiran ambulans di tingkat nagari diharapkan mampu memangkas rentang kendali pelayanan, terutama bagi wilayah-wilayah luas dengan sebaran jorong yang masif.

Pemerintah daerah berharap investasi melalui TKD Tambahan 2026 ini mampu mengoptimalkan fungsi pelayanan dasar secara berkelanjutan. Namun, tolok ukur keberhasilan program ini baru akan dapat dievaluasi secara objektif setelah armada beroperasi penuh, yang dibuktikan lewat data kuantitatif mengenai waktu tanggap (response time), jumlah pasien yang tertangani, serta jangkauan pelayanan di lapangan. (**)