46 Lokasi Sungai di Sumbar Masih Dikerjakan, Agam dan Tanah Datar Terbanyak

NUSATIME.ID – Penanganan infrastruktur sungai yang rusak akibat bencana hidrometeorologi di Sumatera Barat terus dilakukan pemerintah.

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum (PU) per 19 Oktober 2026, terdapat 58 lokasi sungai yang menjadi sasaran rehabilitasi dan rekonstruksi di 10 kabupaten dan kota.

Dari total tersebut, sebanyak 12 lokasi telah selesai ditangani, sementara 46 lokasi lainnya masih dalam proses pengerjaan.

Kabupaten Tanah Datar menjadi daerah dengan jumlah titik penanganan terbanyak, yakni 19 lokasi. Kondisi ini menunjukkan besarnya kebutuhan pemulihan infrastruktur sungai di daerah tersebut setelah dilanda bencana.

Berdasarkan laporan kemajuan fisik Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, penanganan sungai dibagi berdasarkan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dari 58 lokasi yang ditangani, sebanyak 47 titik berada di bawah kewenangan pemerintah pusat. Sebanyak 12 lokasi di antaranya telah selesai, sedangkan 35 titik lainnya masih dalam pengerjaan.

Sementara itu, 11 lokasi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan seluruhnya masih dalam tahap pengerjaan.

Tanah Datar Paling Banyak, Agam Menyusul

Kabupaten Tanah Datar menempati posisi pertama dengan 19 lokasi penanganan sungai. Dari jumlah tersebut, tujuh lokasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat telah selesai dikerjakan, sedangkan 12 lokasi lainnya masih dalam proses.

Kabupaten Agam berada di urutan kedua dengan 14 lokasi. Sebanyak 12 titik merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan masih dikerjakan.

Dua lokasi lainnya menjadi kewenangan pemerintah daerah dan juga belum rampung.

Selanjutnya, Kabupaten Pesisir Selatan memiliki delapan lokasi sasaran. Seluruhnya berada di bawah kewenangan pemerintah daerah dan masih dalam proses pengerjaan.

Kabupaten Solok mencatat tujuh lokasi yang seluruhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat.

Hingga laporan tersebut diterbitkan, seluruh titik masih dalam tahap pengerjaan.

Di Kabupaten Padang Pariaman terdapat tiga lokasi penanganan. Dua lokasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat telah selesai, sementara satu titik lainnya masih dikerjakan.

Kabupaten Dharmasraya memiliki dua lokasi sasaran yang seluruhnya ditangani pemerintah pusat dan masih dalam proses.

Untuk wilayah perkotaan, Kota Padang mencatat dua lokasi penanganan sungai. Kedua titik tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat dan telah selesai dikerjakan.

Kota Pariaman juga memiliki satu lokasi penanganan yang seluruh pekerjaannya telah rampung.

Sementara itu, Kabupaten Pasaman memiliki satu lokasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan masih dalam pengerjaan.

Kabupaten Pasaman Barat juga mencatat satu lokasi yang penanganannya berada di bawah kewenangan pemerintah pusat dan masih berlangsung.

Berikut rincian 58 lokasi penanganan sungai pascabencana di Sumatera Barat:

Data tersebut memperlihatkan bahwa sebagian besar pekerjaan rehabilitasi sungai masih berlangsung. Sebanyak 46 dari 58 lokasi belum menyelesaikan penanganan fisik.

Percepatan pengerjaan menjadi penting untuk mengembalikan fungsi sungai sekaligus mengurangi ancaman banjir susulan di kawasan permukiman dan lahan pertanian masyarakat.

Hampir Rp30 Triliun Disiapkan untuk Pemulihan Pascabencana

Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera sekaligus Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengatakan sebanyak 29 dari 33 kementerian dan lembaga telah mengajukan anggaran untuk mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Dari pengajuan tersebut, anggaran yang telah dialokasikan pada 2026 mencapai hampir Rp30 triliun.

“Sementara itu, empat K/L lainnya tidak mengajukan anggaran. Pendanaan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemulihan di tiga provinsi terdampak bencana,” ujar Tito.

Selain melalui kementerian dan lembaga, pemerintah juga telah menyalurkan dukungan anggaran melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) serta tambahan Transfer ke Daerah (TKD) dalam dua tahap atas arahan Presiden Republik Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum turut diminta memaparkan penggunaan anggaran sekitar Rp21 triliun untuk penanganan di tiga provinsi terdampak.

“Anggaran itu diperuntukkan bagi perbaikan jalan dan jembatan, pembangunan serta pemulihan sarana dan prasarana, fasilitas umum, normalisasi sungai, irigasi, dan berbagai infrastruktur lain yang menjadi tanggung jawab Kementerian PU,” jelas Tito.

Menurutnya, percepatan pemulihan sungai, tanggul, jembatan, bendungan, dan jaringan irigasi perlu menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan keselamatan permukiman, keberlangsungan pertanian, serta risiko banjir susulan menjelang musim hujan.

Upaya tersebut juga menjadi bagian dari Rencana Induk (Renduk) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera melalui prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable.

Renduk PRRP merupakan dokumen kebijakan nasional yang disahkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026 sebagai pedoman pemulihan wilayah terdampak bencana hidrometeorologi di Sumatera.