PADANG, NUSATIME.ID — Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Nasional Transparansi Anggaran Indonesia (DPN GENTA INDONESIA) mendesak Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuka secara transparan seluruh dokumen pengembalian dana hasil temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun 2023, 2024, dan 2025 pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Desakan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil analisis dan penelitian Tim Khusus GENTA INDONESIA terhadap LHP BPK RI selama tiga tahun anggaran, sekaligus merespons informasi yang diterima bahwa sejumlah temuan diduga belum seluruhnya ditindaklanjuti melalui pengembalian dana ke Kas Daerah.

Ketua Umum DPN GENTA INDONESIA, Drs. H. Marlis, MM, C.Med, mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil penelitian Tim Khusus, berhasil diinventarisasi sebanyak 41 kelompok temuan dengan total nilai Rp16.081.786.233 atau sekitar Rp16,08 miliar, dengan rincian:

1. Tahun 2023: 11 kelompok temuan senilai Rp5.671.280.517.

2. Tahun 2024: 17 kelompok temuan senilai Rp3.559.983.908.

3. Tahun 2025: 13 kelompok temuan senilai Rp6.850.521.808.

Temuan tersebut tersebar pada sejumlah OPD dan unit kerja Pemprov Sumbar, meliputi kelebihan pembayaran pekerjaan konstruksi, pengadaan barang dan jasa, perjalanan dinas, honorarium, tunjangan, serta berbagai belanja daerah lainnya.

Marlis menjelaskan bahwa nilai Rp16,08 miliar tersebut merupakan akumulasi temuan yang berhasil diinventarisasi Tim Khusus GENTA INDONESIA, bukan berarti seluruh dana tersebut belum dikembalikan.

“Persoalan yang ingin kami pastikan adalah berapa jumlah temuan yang telah dikembalikan ke Kas Daerah, berapa yang masih tertunggak, serta siapa pihak yang bertanggung jawab. Semuanya harus dibuktikan dengan dokumen resmi, bukan sekadar pernyataan administratif,” tegas Marlis.

GENTA Minta Bukti Penyetoran Resmi

Melalui surat Nomor 009/PID/DPN-GENTA/XI/2026 tertanggal 16 November 2026, DPN GENTA INDONESIA secara resmi mengajukan permohonan informasi publik kepada PPID Utama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Dokumen yang diminta meliputi bukti penyetoran atau pengembalian dana ke Kas Daerah, rekapitulasi penyelesaian setiap temuan, tanggal penyetoran, sisa kewajiban, serta salinan Surat Tanda Setoran (STS) atau bukti transfer yang sah.

“Kami meminta Pemprov Sumbar membuka seluruh bukti pengembalian dana. Jika sudah disetorkan, tunjukkan dokumennya. Jika belum, harus ada penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum,” ujarnya.

Temuan yang Tidak Ditindaklanjuti Berpotensi Berimplikasi Hukum

Marlis mengingatkan bahwa berdasarkan Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004, pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK mengenai tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan paling lambat 60 hari setelah LHP diterima.

Pejabat yang tidak memenuhi kewajiban tersebut tanpa alasan yang sah dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ancaman pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2004.

“Apabila hasil verifikasi menemukan rekomendasi BPK yang tidak ditindaklanjuti melampaui batas waktu 60 hari tanpa alasan yang sah, tentu terdapat konsekuensi hukum yang harus diuji. Terlebih jika ditemukan indikasi penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, atau tindak pidana korupsi, maka persoalan tersebut akan kami teruskan kepada Aparat Penegak Hukum,” tegas Marlis.

Ia menambahkan bahwa keterlambatan pengembalian dana tidak serta-merta membuktikan tindak pidana korupsi. Namun, apabila ditemukan unsur pidana berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah, penyelesaiannya tidak cukup hanya melalui pengembalian uang.

Hal tersebut sejalan dengan Pasal 4 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menegaskan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pertanggungjawaban pidana apabila unsur tindak pidana korupsi terbukti terpenuhi.

GENTA Siapkan Langkah Hukum

DPN GENTA INDONESIA memastikan akan melakukan verifikasi dan pencocokan terhadap seluruh dokumen pengembalian dana dengan hasil penelitian Tim Khusus.

Apabila ditemukan indikasi tindak pidana, dokumen dan hasil penelitian tersebut akan dijadikan bahan laporan kepada Kejaksaan atau Kepolisian untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya.

GENTA INDONESIA juga meminta Gubernur Sumatera Barat melakukan evaluasi terhadap OPD yang belum menyelesaikan rekomendasi BPK RI serta memastikan seluruh kewajiban pengembalian dana diselesaikan sesuai ketentuan hukum.

“LHP BPK tidak boleh hanya menjadi dokumen pemeriksaan tahunan tanpa tindak lanjut yang nyata. Setiap temuan harus diselesaikan, setiap kerugian daerah wajib dipulihkan, dan setiap dugaan pelanggaran hukum harus diproses secara objektif,” ujar Marlis.

Menurutnya, penelitian yang dilakukan GENTA INDONESIA merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan hukum dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Kami tidak sedang mencari kesalahan siapa pun. Kami ingin memastikan bahwa uang rakyat benar-benar dipertanggungjawabkan. Jika seluruh temuan telah diselesaikan, tentu patut diapresiasi. Namun jika masih terdapat dana yang belum dikembalikan, apalagi telah berlangsung bertahun-tahun tanpa alasan yang sah, maka harus ada tindakan tegas sesuai hukum,” pungkas Marlis.