PADANG, NUSATIME.ID — Sumatera Barat (Sumbar) menghadapi ancaman ganda dalam persoalan narkotika. Selain peredaran yang terus meluas, wilayah ini dinilai mulai bergeser dari sekadar jalur perlintasan menjadi daerah produksi. Di sisi lain, infrastruktur penanganan dan rehabilitasi di daerah masih menghadapi keterbatasan yang signifikan.
Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, mengingatkan bahwa kondisi tersebut tidak bisa lagi ditangani secara sektoral oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) atau kepolisian semata. Ia meminta seluruh bupati dan wali kota mengambil langkah konkret dan tidak menjadikan forum koordinasi sekadar agenda seremonial.
“Sumatera Barat saat ini bukan lagi hanya menjadi daerah perlintasan atau perantara, tetapi sudah mulai mengarah menjadi daerah produksi. Ini persoalan serius yang harus menjadi perhatian kita bersama,” kata Vasko dalam Rapat Koordinasi Terbatas bersama kepala daerah se-Sumbar di Ruang Rapat Istana Gubernur, Kamis (19/11/2026).
Urgensi penanganan terlihat dari proyeksi data dan pemetaan kerawanan yang dipaparkan Kepala BNNP Sumbar, Toton Rasyid. Berdasarkan proyeksi Survei Prevalensi Nasional Tahun 2025, jumlah penduduk Sumbar usia 15–24 tahun yang terpapar narkoba diperkirakan mencapai 85.666 orang.
Pemetaan BNNP juga mencatat terdapat 206 kawasan rawan narkoba di Sumbar, dengan sembilan di antaranya masuk kategori bahaya. Untuk menekan risiko meluasnya penyalahgunaan di wilayah tersebut, BNNP menilai diperlukan pembinaan keterampilan dan penciptaan peluang usaha bagi generasi muda agar memiliki alternatif aktivitas yang produktif.

“Saya berharap rapat ini tidak berhenti pada pemaparan dan diskusi saja. Kita ingin ada komitmen dan langkah nyata dari setiap kabupaten dan kota. Jangan sampai kita baru bergerak setelah persoalan ini semakin meluas,” ujar Vasko.
Meski ancaman terus meningkat, jangkauan layanan BNN di tingkat kabupaten/kota masih terbatas. Saat ini, layanan BNN baru beroperasi di empat daerah, yaitu Kabupaten Solok, Pasaman Barat, Kota Sawahlunto, dan Kota Payakumbuh. BNNP masih memproses rencana pembentukan layanan di Kabupaten Agam, Pesisir Selatan, Tanah Datar, dan Dharmasraya.
Persoalan serupa terjadi pada fasilitas rehabilitasi. Dari 45 Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang telah ditetapkan, baru sekitar lima hingga enam institusi yang aktif memberikan pelayanan. Kondisi ini mendorong BNNP meminta pemerintah kabupaten dan kota menyediakan layanan rehabilitasi rawat inap melalui rumah sakit daerah.
Di luar aspek penindakan dan pemulihan medis, upaya pencegahan diarahkan ke jalur pendidikan dan komunitas. BNNP mendorong integrasi materi antinarkoba ke dalam kurikulum sekolah. Pada tingkat SMK, materi ini mulai masuk melalui muatan keminangkabauan, dan direncanakan diperluas ke mata pelajaran PPKN, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK), serta Bimbingan Konseling (BK) untuk jenjang SMA dan SMK pada tahun ajaran 2027–2028.
Pemerintah kabupaten dan kota juga didorong menerapkan edukasi serupa di jenjang PAUD, TK, SD, hingga SMP sesuai kewenangan masing-masing. Sementara di tingkat akar rumput, BNNP mengusulkan penguatan program Desa Bersinar (Bersih Narkoba) lewat kolaborasi pemda dan kepolisian guna menghadirkan penggiat antinarkoba, penyuluh, serta agen pemulihan di masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri perwakilan Kapolda Sumbar, bupati dan wali kota se-Sumbar atau perwakilannya, Kepala BNNP Sumbar, kepala OPD Pemprov Sumbar, serta Kepala Balai Besar POM di Padang.(**)



Tinggalkan Balasan