PADANG, NUSATIME.ID — Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat mencatat jumlah pengangguran di daerah ini pada Agustus 2026 mencapai 178,88 ribu orang, atau setara dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,57 persen. Kendati secara persentase mengalami tipis penurunan 0,05 persen poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, struktur ketenagakerjaan Sumatera Barat masih menyisakan tantangan besar pada sektor informal dan kualitas penyerapan tenaga kerja.
Kepala BPS Provinsi Sumatera Barat, Nurul Hasanudin, memaparkan bahwa jumlah angkatan kerja di Sumbar pada Agustus 2026 mencapai 3,21 juta orang, bertambah 14,95 ribu orang dibanding tahun sebelumnya.
“Peningkatan jumlah angkatan kerja ini mencerminkan dinamika pasar tenaga kerja kita yang terus bergerak seiring bertambahnya penduduk usia kerja,” ujar Hasanudin di Padang, Kamis (5/11/2026). Dari total angkatan kerja tersebut, sebanyak 3,03 juta orang telah terserap bekerja, sementara 1,33 juta orang masuk dalam kategori bukan angkatan kerja.
Dari sisi profil pendidikan, pengangguran terbuka di Sumatera Barat paling banyak disumbang oleh lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan proporsi mencapai 33,38 persen. Sebaliknya, tingkat pengangguran terendah tercatat pada kelompok lulusan Diploma I, II, dan III yang hanya menyumbang 5,50 persen dari total pengangguran.
Berdasarkan wilayah tempat tinggal, tekanan pengangguran di kawasan perkotaan masih jauh lebih tinggi dibandingkan pedesaan. TPT perkotaan tercatat di angka 6,24 persen, sedangkan di perdesaan berada di level 4,66 persen.
Sementara itu, jika ditinjau dari TPT berdasarkan jenis kelamin, TPT laki-laki tercatat sebesar 5,25 persen (meningkat 0,07 persen poin dibanding Agustus 2025), sedangkan TPT perempuan berada di angka 6,03 persen (turun 0,21 persen poin). “Angka pengangguran perempuan mengalami perbaikan dengan tren penurunan yang cukup baik,” ungkap Hasanudin.
Struktur lapangan usaha di Sumatera Barat masih sangat bergantung pada sektor primer. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan menampung 1.074,68 ribu pekerja atau 35,42 persen dari total penduduk bekerja.
Sektor perdagangan besar dan eceran menempati posisi kedua dengan kontribusi 16,87 persen (511,75 ribu pekerja), diikuti sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 9,29 persen (281,85 ribu pekerja).
“Tiga sektor utama ini menjadi motor penggerak utama penyerapan tenaga kerja di tengah masyarakat,” jelas Hasanudin. Sebaliknya, tiga lapangan usaha dengan penyerapan terendah adalah penyediaan listrik, gas, uap, air panas, dan udara dingin (0,55 persen); aktivitas penerbitan dan telekomunikasi (0,60 persen); serta aktivitas keuangan, asuransi, dan real estat (0,87 persen).
Secara keseluruhan, kegiatan informal masih mendominasi pasar kerja di Sumatera Barat. Sebanyak 1,95 juta orang atau 64,19 persen penduduk bekerja berada di sektor informal, sementara pekerja formal hanya mencakup 1,09 juta orang atau 35,81 persen. Berdasarkan status pekerjaan utamanya, kelompok buruh, karyawan, atau pegawai mendominasi sebesar 31,76 persen, disusul berusaha sendiri 21,98 persen, serta buruh tidak tetap atau pekerja keluarga tidak dibayar sebesar 17,24 persen.
Dalam kesempatan yang sama, BPS mulai memberlakukan pemutakhiran data ketenagakerjaan dengan menerapkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 untuk menggantikan KBLI 2020 mulai pendataan Agustus 2026.
“Penerapan KBLI 2025 ini dilakukan guna menyesuaikan standar internasional terbaru sekaligus untuk menangkap dinamika ekonomi baru seperti perkembangan transformasi digital,” pungkas Hasanudin. (**)
Tinggalkan Balasan