Oleh: Muhammad Yandra
Presiden Mahasiswa UIN Mahmud Yunus Batusangkar
Di balik deretan gedung rektorat yang megah dan jargon “agen perubahan” yang diobral dalam setiap gelombang penerimaan mahasiswa baru, ada realitas pekat yang jarang tersentuh media: ruang akademik telah berubah menjadi benteng pembungkaman.
Ketika ketidakadilan menyusup ke dalam kebijakan kampus mulai dari komersialisasi pendidikan, fasilitas yang bobrok, hingga keputusan sepihak pimpinan suara kritis mahasiswa yang seharusnya menjadi denyut nadi perubahan justru diredupkan secara paksa. Pembungkaman ini tidak hanya menggunakan instrumen berupa ancaman drop-out atau sanksi skorsing, melainkan sebuah senjata yang jauh lebih halus dan mematikan: intimidasi berbasis beasiswa.
Pembungkaman Berkedok “Hutang Budi”
Bagi mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah atau bantuan pendidikan lainnya, menyuarakan kebenaran sering kali berarti mempertaruhkan masa depan. Pihak birokrasi kampus kerap mengeksploitasi status beasiswa ini sebagai cengkeraman kekuasaan. Ada narasi implisit yang ditanamkan: “Kalian sudah dibantu untuk kuliah, jadi duduk manis dan manutlah.”
Ancaman pencabutan beasiswa dijadikan kartu remi untuk membendung demonstrasi, menghentikan kritik, dan membungkam nalar kritis. Mahasiswa dipaksa memilih dilema moral yang menyakitkan: tetap bersuara namun terancam putus sekolah, atau bungkam demi menyelamatkan ijazah.
Mengingatkan Asal-Usul KIP: Ini Uang Rakyat, Bukan Sedekah Birokrat
Di sinilah letak ironi terbesar. Pihak birokrasi kampus bersikap seolah-olah beasiswa KIP adalah kemurahan hati dari kantong pribadi para pejabat rektorat.
Kenyataannya, KIP Kuliah dibiayai sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang modal utamanya berasal dari pajak rakyat.
Setiap rupiah yang mengalir ke rekening mahasiswa penerima KIP adalah keringat pedagang kaki lima, buruh pabrik, petani di pelosok desa, hingga para pekerja yang gajinya dipotong setiap bulan. Kampus hanyalah penyalur (channeling agent), bukan pemilik modal.
Maka, meminta mahasiswa penerima beasiswa untuk bungkam atas nama “balas budi” adalah manipulasi logika yang berbahaya. Penerima KIP tidak berhutang budi pada pimpinan kampus. Jika ada yang harus dibela dan dipertanggungjawabkan oleh mahasiswa KIP, itu adalah aspirasi dan kesejahteraan rakyat kecil yang membiayai kuliah mereka melalui pajak.
Ketakutan Pimpinan dan Adagium Kekuasaan
Mengapa pimpinan kampus begitu alergi terhadap pemikiran kritis mahasiswanya sendiri?
Jawabannya sederhana: kekuasaan yang dibangun di atas pondasi kompromi dan transparansi yang minim selalu cemas terhadap kebenaran. Dalam literatur hukum dan politik, fenomena ini digambarkan dengan sangat tajam melalui adagium latin klasik:
“Corruptio optimi pessima”
(Pembusukan dari yang terbaik adalah yang terburuk).
Ketika institusi pendidikan tinggi yang seharusnya menjadi tempat terbaik untuk merawat kebenaran dan kebebasan berpikir justru menjadi sarang represifitas dan pembungkaman, maka pembusukan moral di dalamnya telah mencapai tingkat yang paling parah.
Pimpinan kampus yang membungkam mahasiswanya forget satu hal: status dan jabatan akademik mereka hanyalah sementara, tetapi keberanian mahasiswa untuk menyuarakan kebenaran akan senantiasa dicatat sejarah.
Mari tegakkan kepala: Jangan biarkan lembar beasiswa membungkam akal sehat. Beban moral penerima KIP bukan untuk menyembah pimpinan kampus, melainkan untuk melunasi kepercayaan rakyat yang telah membayar pajak demi pendidikanmu.
Tinggalkan Balasan