PAINAN, NUSATIME.ID — Beredarnya rekaman video dugaan praktik pungutan liar (pungli) di kawasan objek wisata unggulan Pantai Carocok Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, membuka kembali celah kerentanan tata kelola pariwisata daerah. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Selatan didesak memperketat pengawasan struktural alih-alih sekadar merespons insiden secara reaktif.
Video yang diunggah melalui akun media sosial @pedulipesisirselatan pada Senin (9/11/2026) dan dilaporkan terjadi sehari sebelumnya, menampilkan keluhan pengunjung yang dimintai uang masuk sebesar Rp10 ribu di luar ketentuan operasional resmi. Kejadian ini tidak hanya memicu kekecewaan wisatawan, tetapi juga dikhawatirkan berdampak buruk terhadap citra destinasi wisata andalan ranah minang tersebut.
Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga (Disparbudpora) Kabupaten Pesisir Selatan, Ronald Bernardo, mengakui adanya celah pengawasan dalam insiden tersebut. Ia menyebutkan bahwa penarikan retribusi kawasan sebenarnya memiliki landasan hukum yang sah melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2023.
Berdasarkan regulasi tersebut, tarif resmi dipatok Rp10 ribu untuk dewasa dan Rp5 ribu untuk anak-anak. Sementara itu, retribusi parkir dikelola terpisah oleh Dinas Perhubungan dengan kisaran tarif Rp3.000 (roda dua), Rp5.000 (roda empat), dan Rp10.000 (roda enam ke atas).
Namun, Ronald mengonfirmasi bahwa insiden dalam video tersebut diduga terjadi di luar jam operasional resmi, yakni setelah pukul 17.00 WIB. “Kalau lewat dari pukul 17.00 WIB, masuk ke kawasan Carocok itu gratis,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (10/11/2026). Fakta ini mengindikasikan lemahnya kontrol terhadap oknum yang memanfaatkan kelenggangan penjagaan di luar jam operasional.
Menindaklanjuti persoalan ini, Disparbudpora Pesisir Selatan menggelar rapat koordinasi lintas sektoral bersama unsur kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Dinas Perhubungan. Pertemuan tersebut difokuskan untuk merumuskan formula pemberantasan praktik pungli yang merugikan wisatawan.
Sebagai langkah preventif jangka panjang, Pemkab Pesisir Selatan menyiapkan intervensi berbasis teknologi melalui pemasangan kamera pengawas (CCTV) di sejumlah titik strategis kawasan Pantai Carocok.
Kendati demikian, para pegiat pariwisata menilai langkah teknis semata tidak cukup. Pemkab Pesisir Selatan dituntut untuk melakukan audit menyeluruh terhadap sistem pengelolaan retribusi, penegasan batas jam operasional yang transparan melalui papan informasi publik, serta penindakan tegas terhadap oknum yang terbukti merusak iklim pariwisata daerah.(**)
Tinggalkan Balasan