NUSATIME.ID – Sebanyak 105 calon jemaah umrah asal Kabupaten Pasaman Barat gagal berangkat ke Tanah Suci.
Kasus tersebut menjadi perhatian Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Sumatera Barat setelah ditemukan dugaan penggunaan penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) lain oleh biro perjalanan yang sudah diblokir secara administratif.
Kepala Bidang Bina dan Pengendalian Haji dan Umrah Kanwil Kemenhaj Sumbar, Muhammad Rifki, meminta seluruh penyelenggara perjalanan ibadah umrah resmi tidak memberikan dukungan operasional kepada travel ilegal.
Peringatan tersebut disampaikan menyusul kasus Sukatravel yang diduga tetap memberangkatkan jemaah meskipun status administrasinya sudah dinyatakan tidak aktif.
Rifki menjelaskan, penanganan persoalan tersebut saat ini mencakup dua aspek, yakni administrasi penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah serta proses hukum, baik perdata maupun pidana.
“Untuk administrasi PPIU yang digunakan Sukatravel, itu sudah ditangani oleh tim pusat dan kita masih menunggu hasil verifikasi untuk mengetahui tingkat kesalahan yang bersangkutan,” ungkap Rifki, Kamis (12/11/2026).
Ia menerangkan, Sukatravel sebelumnya telah diblokir secara administratif sehingga tidak lagi diperbolehkan menyelenggarakan keberangkatan jemaah umrah.
Namun, biro perjalanan tersebut diduga tetap menjalankan aktivitas dengan memanfaatkan sistem informasi dan administrasi milik PPIU lain.
“Untuk Sukatravel, dari awal sudah dinyatakan tidak aktif, artinya sudah diblokir untuk melakukan perjalanan ibadah umrah, hanya saja yang bersangkutan masih nekat dan memakai sistem PPIU lain,” terangnya.
Menurut Rifki, dugaan pelanggaran administrasi menjadi kewenangan Kemenhaj untuk ditindaklanjuti. Sementara proses hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab diserahkan kepada kepolisian.
Adapun persoalan perdata masih menunggu penyelesaian antara pihak-pihak terkait melalui pendekatan persuasif dan kekeluargaan.
Ia juga mengingatkan PPIU resmi yang bersedia menerima atau mengambil alih jemaah dari travel bermasalah agar menjalankan seluruh tanggung jawab penyelenggaraan secara penuh.
PPIU berizin tidak diperbolehkan hanya meminjamkan sistem administrasi atau menjadikan jemaah dari travel lain sekadar penumpang untuk diberangkatkan ke Tanah Suci.
“Kalau seandainya akan ditampung jemaahnya, maka harus ditampung secara penuh dengan tanggung jawab penuh menjadi jemaah PPIU yang bersangkutan, bukan sekadar penumpang,” jelasnya.
Rifki turut mengingatkan biro perjalanan yang belum memiliki izin atau berstatus non-PPIU agar tidak memberangkatkan jemaah sebelum memperoleh izin resmi atau menjalin kerja sama sesuai prosedur dengan penyelenggara yang telah mengantongi izin.
Sebab, PPIU resmi yang membantu operasional travel ilegal dengan mekanisme tidak sesuai ketentuan juga berisiko ikut bertanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi.
Kemenhaj Minta Masyarakat Cek Legalitas Travel Umrah
Selain menyoroti penyelenggara perjalanan, Kemenhaj Sumbar mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati sebelum memilih biro perjalanan umrah.
Calon jemaah diminta tidak hanya mempertimbangkan sosok pemilik travel maupun pembimbing ibadah. Legalitas perusahaan penyelenggara juga harus dipastikan sebelum memutuskan menggunakan jasanya.
“Kami mengimbau masyarakat untuk cerdas bertanya kepada pihak yang bisa memberikan informasi dan pertanggungjawaban mengenai PPIU yang akan mereka gunakan, apakah sudah berizin atau belum,” jelasnya.
Untuk memeriksa status perizinan biro perjalanan, masyarakat dapat menggunakan aplikasi Haji Pintar atau Satu Haji dengan mencari nama PPIU yang akan digunakan.
Apabila nama penyelenggara tidak ditemukan dalam daftar, masyarakat disarankan tidak menggunakan jasa biro perjalanan tersebut.
Masyarakat juga dapat menghubungi langsung pihak Kemenhaj untuk memastikan apakah perusahaan penyelenggara umrah yang dipilih telah memiliki izin resmi.
“Kalau tidak terdaftar, sebaiknya masyarakat tidak menggunakan PPIU itu. Masyarakat juga bisa bertanya langsung kepada pihak Kemenhaj apakah penyelenggara yang akan digunakan sudah benar-benar berizin,” tutupnya.
Kasus gagalnya keberangkatan 105 calon jemaah umrah di Pasaman Barat ini menjadi perhatian terhadap pentingnya pengawasan perizinan biro perjalanan serta tanggung jawab penyelenggara dalam memberikan perlindungan kepada jemaah.
Tinggalkan Balasan