JAKARTA, NUSATIME.ID— Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) terus memperkuat ekosistem ekonomi berbasis kerakyatan dengan mengoptimalkan peran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Fokus ini diarahkan tidak hanya untuk memperluas pasar domestik, tetapi juga menggenjot hilirisasi produk unggulan daerah hingga tembus pasar ekspor.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa koperasi tidak boleh lagi berjalan sekadar sebagai unit simpan pinjam konvensional. Koperasi harus bertransformasi menjadi korporasi petani dan penggerak hilirisasi komoditas lokal.
Hal tersebut ditegaskan Mahyeldi saat memaparkan arah kebijakan ekonomi daerah kepada Sekretaris Kementerian Koperasi (Seskemenkop) RI, Ahmad Zabadi, di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Mahyeldi memaparkan, Pemprov Sumbar mulai membuktikan efektivitas model bisnis baru ini melalui capaian nyata di lapangan. Baru-baru ini, Sumbar sukses merealisasikan ekspor perdana komoditas pertanian dan produk UMKM yang dikelola KDKMP bersinergi dengan Koperasi Nusantara Minang Madani sebagai offtaker.
Melalui skema rantai pasok yang melibatkan Koperasi Balimbuk, produk-produk unggulan Sumbar kini berhasil menembus pasar Malaysia via jalur perdagangan Bagan Siapiapi.
Namun, ekspansi pasar ini dinilai belum cukup tanpa penguatan dari hulu ke hilir. Oleh karena itu, Mahyeldi secara khusus meminta dukungan penuh Kementerian Koperasi untuk penyediaan infrastruktur hilirisasi di Sumbar.
“Kami mendorong koperasi masuk ke dalam proses nilai tambah (value added), bukan sekadar pemasaran. Sumbar membutuhkan dukungan fasilitas pengolahan, seperti pabrik mini pengolahan minyak sawit, penguatan tata niaga gambir, serta sarana pengolahan produk potensial lainnya agar petani kita benar-benar menikmati margin keuntungan yang lebih besar,” ujar Mahyeldi.
Selain sektor pertanian, perkebunan, dan UMKM, Pemprov Sumbar juga bergerak cepat menerjemahkan arahan Menteri Koperasi terkait peluang pengelolaan usaha pertambangan berbasis koperasi. Sebagai langkah awal, Pemprov telah menerjunkan tim gabungan dari Dinas Koperasi, Dinas ESDM, serta dinas kabupaten/kota untuk melakukan studi tiru (benchmark) ke Nusa Tenggara Barat guna mempelajari tata kelola tambang rakyat yang profesional dan berbadan hukum koperasi.
Di sisi lain, akselerasi bisnis koperasi ini diimbangi dengan perbaikan kualitas tata kelola kelembagaan. Mahyeldi melaporkan bahwa pada akhir tahun ini, sebanyak 1.265 bendahara koperasi di Sumbar akan menjalani program peningkatan kapasitas secara masif. Pelatihan ini didanai melalui alokasi dana dekonsentrasi (500 orang) serta kerja sama strategis bersama DEKOPIN (765 orang).
Dari sisi pembangunan fisik, akselerasi KDKMP di Sumbar menunjukkan progres signifikan. Tercatat sebanyak 277 gerai telah berdiri, di mana 246 gerai di antaranya telah rampung 100 persen dan sisanya tengah merampungkan tahap verifikasi lapangan.
Menanggapi paparan tersebut, Seskemenkop Ahmad Zabadi menyambut baik langkah progresif Pemprov Sumbar dalam menjadikan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi produktif daerah. Sinergi antara pusat dan daerah ini diharapkan mampu menciptakan model ekosistem koperasi mandiri yang dapat direplikasi secara nasional. (**)
Tinggalkan Balasan