NUSATIME.ID – Perbedaan harga sejumlah bahan pokok di Sumatera Barat menjadi perhatian Polda Sumbar. Melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) bersama Satgas Daerah (Satgasda) Saber Pelanggaran Pangan, kepolisian melakukan pemeriksaan harga dan ketersediaan pangan di 19 kabupaten dan kota, Minggu (15/11/2026).

Pemantauan yang berlangsung sejak pukul 09.00 WIB hingga 18.00 WIB itu menyasar sejumlah komoditas utama, mulai dari beras premium, beras medium, beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), Minyakita, daging sapi, telur ayam hingga cabai.

Dari hasil pemeriksaan di lapangan, petugas menemukan adanya perbedaan harga antardaerah. Salah satu yang menjadi perhatian adalah harga Minyakita di Kabupaten Padang Pariaman yang mencapai Rp20.000 per liter.

Sementara itu, harga cabai merah keriting di daerah tersebut tercatat sebesar Rp82.000 per kilogram.

Berbeda dengan Padang Pariaman, hasil pemantauan di Kota Padang menunjukkan harga beras premium berada pada angka Rp15.200 per kilogram, beras medium Rp14.000 per kilogram, dan beras SPHP Rp13.100 per kilogram.

Untuk komoditas minyak goreng, Minyakita di Kota Padang dijual dengan harga berkisar Rp15.500 hingga Rp15.700 per liter.

Adapun di Kabupaten Solok, harga beras medium tercatat Rp13.000 per kilogram. Sementara beras SPHP dijual dengan kisaran harga Rp12.000 hingga Rp13.100 per kilogram.

Perbedaan harga tersebut menjadi bahan evaluasi Satgasda untuk menentukan langkah pengawasan berikutnya, terutama dalam mengantisipasi potensi pelanggaran harga dan distribusi bahan pokok.

Pengecekan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Badan Pangan Nasional wilayah Sumatera Barat, Bulog Kanwil Sumbar, Dinas Pangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DPMPTSP Provinsi Sumatera Barat, serta jajaran Satreskrim Polres dan instansi terkait di daerah.

Dirreskrimsus Polda Sumbar Kombes Pol Siswantoro mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan memastikan harga dan distribusi kebutuhan pokok berjalan sesuai ketentuan pemerintah.

“Kami bersama instansi terkait turun langsung ke lapangan untuk memantau perkembangan harga dan ketersediaan bahan pokok, sekaligus memastikan para pedagang mematuhi ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Penjualan (HAP). Apabila ditemukan harga yang tidak sesuai ketentuan, akan dilakukan pendalaman dan langkah tindak lanjut sesuai aturan yang berlaku,” ujar Kombes Pol Siswantoro.

Menurutnya, pengawasan tidak hanya dilakukan dengan memeriksa harga di pasar, tetapi juga melalui pembinaan dan pemberian imbauan kepada pedagang agar tidak menjual komoditas pangan melebihi ketentuan pemerintah.

Pengawasan secara berkala juga akan dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan pelanggaran dalam rantai distribusi maupun perdagangan bahan pokok.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Susmelawati Rosya menegaskan bahwa keterlibatan kepolisian dalam Satgasda Saber Pelanggaran Pangan merupakan bagian dari upaya melindungi masyarakat dari praktik perdagangan yang merugikan.

“Pengawasan pangan ini merupakan bentuk kehadiran Polri bersama pemerintah dan instansi terkait untuk memastikan masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga yang wajar dan sesuai ketentuan. Kami ingin memastikan distribusi pangan berjalan baik serta tidak ada pihak yang memanfaatkan situasi untuk melakukan pelanggaran,” ungkap Kombes Pol Susmelawati Rosya.

Ia menambahkan, pengawasan membutuhkan kerja sama seluruh instansi agar stabilitas harga dan ketersediaan pangan tetap terjaga.

Sebagai langkah lanjutan, Satgasda Saber Pelanggaran Pangan Sumatera Barat akan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap perkembangan harga serta stok kebutuhan pokok di pasaran.

Koordinasi lintas instansi juga akan diperkuat untuk mengawasi jalur distribusi pangan. Seluruh hasil pemantauan nantinya dilaporkan kepada Satgas Pusat.

“Melalui pengawasan yang berkelanjutan, kami berharap stabilitas pangan di Sumatera Barat dapat terus terjaga. Kami juga mengimbau para pelaku usaha agar senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku serta mengajak masyarakat untuk turut berperan aktif melaporkan apabila menemukan dugaan pelanggaran dalam perdagangan bahan pokok,” tutup Kombes Pol Susmelawati Rosya.

Polda Sumbar memastikan pemantauan akan terus dilakukan bersama instansi terkait guna menjaga kestabilan harga, menjamin ketersediaan bahan pokok, dan melindungi masyarakat sebagai konsumen.