NUSATIME.ID – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tidak akan memberikan toleransi kepada perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Komitmen tersebut disampaikan dalam sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu.
Dalam forum yang dihadiri para pemimpin negara ASEAN tersebut, Prabowo memaparkan langkah penegakan hukum yang telah dilakukan pemerintah terhadap korporasi yang diduga bertanggung jawab atas kebakaran hutan.
Menurut Prabowo, pemerintah telah mencabut sejumlah izin konsesi perusahaan. Selain itu, proses penyelidikan dan penindakan hukum terhadap korporasi yang diduga terlibat juga terus berjalan.
“Kami telah mencabut 17 konsesi dari perusahaan. 26 perusahaan saat ini sedang dalam penyelidikan. 11 perusahaan telah didakwa. 23 perusahaan lainnya masuk dalam daftar yang akan didakwa. Secara keseluruhan, 104 perusahaan sedang dalam penyelidikan oleh kepolisian kami,” tutur Presiden.

Di hadapan para pemimpin ASEAN, Prabowo juga mengungkapkan besarnya upaya Indonesia dalam menangani karhutla yang berlangsung hampir empat bulan.
Persoalan tersebut tidak hanya berdampak terhadap wilayah Indonesia, tetapi juga menimbulkan kabut asap lintas batas yang dirasakan masyarakat di Malaysia dan Singapura.
Untuk mengatasi kebakaran, pemerintah telah mengerahkan sekitar 71.000 personel pemadam kebakaran hutan. Operasi penanganan tersebut bahkan menelan korban jiwa dan kerugian besar.
Prabowo menyebut sebanyak 16 personel meninggal dunia ketika menjalankan tugas pemadaman. Sejumlah petugas lainnya mengalami luka-luka, sementara dua helikopter juga hilang selama operasi berlangsung.
“Kami telah mengerahkan 71.000 petugas pemadam kebakaran hutan. Kami kehilangan 16 orang yang meninggal, dan banyak lagi yang terluka saat memadamkan api. Kami juga kehilangan dua helikopter,” tuturnya.
Lebih jauh, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah kini tengah mengubah strategi penanganan karhutla. Jika sebelumnya upaya lebih banyak diarahkan pada pemadaman dan mitigasi ketika kebakaran terjadi, pemerintah mulai mengutamakan pencegahan secara sistematis.
Perubahan pendekatan tersebut dilakukan agar potensi kebakaran dapat ditekan sebelum berkembang menjadi bencana yang lebih luas.
Sebagai bagian dari strategi baru, pemerintah juga tengah mempersiapkan pembentukan lembaga baru serta sejumlah program untuk memperkuat upaya pencegahan karhutla di masa mendatang.
Dalam kesempatan itu, Prabowo turut menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Malaysia dan Singapura apabila kebakaran hutan di Indonesia telah menimbulkan dampak bagi negara tetangga.
Atas nama pemerintah dan rakyat Indonesia, ia menegaskan bahwa berbagai langkah telah dilakukan untuk menangani persoalan tersebut dan memastikan upaya terbaik terus dijalankan.
Pernyataan Prabowo dalam KTT ASEAN tersebut sekaligus menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak hanya menjadi persoalan lingkungan di dalam negeri, tetapi juga membutuhkan perhatian dan kerja sama antarnegara di kawasan Asia Tenggara.



Tinggalkan Balasan