PADANG, NUSATIME.ID — Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Padang, Erianto Mahmuda, memberikan klarifikasi terkait polemik yang timbul akibat penerbitan Surat KONI Padang Nomor 360/K-PDG/KU/XI/2026 tertanggal 3 November 2026 perihal Pembayaran Pajak Penerima Bonus. Kebijakan tersebut sempat memicu kehebohan di kalangan atlet dan pengurus cabang olahraga (Pengcab).

Saat ditemui di Padang, Senin (16/11/2026), Erianto menegaskan bahwa penerbitan surat tersebut tidak dilandasi oleh maksud lain di luar kepatuhan terhadap regulasi perundang-undangan serta instruksi dari Pemerintah Kota (Pemko) Padang.

“Kami tidak ingin memotong hak langsung atlet. Makanya, semua kami serahkan utuh. Setelah itu ada instruksi bahwa ada kewajiban pajak yang harus dipenuhi, makanya kami terbitkan surat yang ditujukan ke Pengcab,” ujar Erianto.

Kebijakan ini sebelumnya menuai beragam tanggapan, termasuk dari sejumlah pihak yang menyoroti perlunya peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara KONI dan para mitra kerja di tingkat cabang olahraga, mengingat sebagian atlet sempat terkejut ketika kewajiban perpajakan muncul setelah dana bonus diterima secara utuh (by name by address).

Menanggapi hal tersebut, pihak KONI Padang memastikan bahwa langkah yang diambil murni merupakan bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan agar sesuai dengan koridor hukum perpajakan yang berlaku bagi penerima penghasilan dari anggaran pemerintah, sekaligus menjaga transparansi penyaluran hak-hak para peraih medali.(**)