PADANG, NUSATIME.ID – Pemerintah Kota (Pemko) Padang menjajaki kerja sama modernisasi sistem pengelolaan parkir digital dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk kawasan Pasar Raya Fase VII. Langkah ini diproyeksikan mampu mengamankan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp1,15 miliar per tahun dari sektor perparkiran dan pengelolaan gedung, sekaligus meminimalkan risiko kebocoran retribusi.

Berdasarkan pemetaan lapangan Pemko Padang, area parkir Pasar Raya Fase VII—yang mencakup basement, lantai satu, hingga rooftop—memiliki kapasitas tampung 319 kendaraan. Dari kapasitas tersebut, potensi retribusi parkir diperkirakan mencapai Rp357 juta per tahun, ditambah potensi retribusi pengelolaan gedung sebesar Rp800 juta per tahun.

Wali Kota Padang Fadly Amran menginstruksikan Dinas Perdagangan untuk mengkaji skema kerja sama ini secara komprehensif sebelum diterapkan. Ia menekankan bahwa digitalisasi tidak boleh hanya berfokus pada pencatatan keuangan, tetapi juga harus menjamin kenyamanan pedagang dan pengunjung pasar.

“Transformasi digital adalah kebutuhan mendesak untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel. Saat ini kita tengah merevitalisasi Pasar Raya Padang, sehingga pengembangan ekosistem digital menjadi krusial agar pengelolaannya lebih transparan,” kata Fadly saat membahas rencana tersebut bersama jajaran BSI dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, Senin (16/11/2026).

Fadly juga meminta agar sistem yang dirancang nantinya tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi dengan berbagai pos penerimaan daerah lainnya, seperti retribusi sewa kios dan pungutan pasar lainnya.

Untuk mempercepat realisasi di lapangan, BSI menyatakan komitmennya mendukung penyediaan infrastruktur melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR).

Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang Fizlan Setiawan menjelaskan, bantuan CSR tersebut meliputi penyediaan perangkat keras, perlengkapan, serta aplikasi sistem parkir digital.

“Target kami, sistem ini sudah bisa dioperasikan sebelum 1 Januari 2027. Jika berjalan efektif, Pasar Raya Fase VII akan dijadikan proyek percontohan (pilot project) untuk diterapkan di pasar-pasar lain di Kota Padang,” ujar Fizlan.

Sementara itu, Area Manager BSI Sumatera Barat Hadi Wijaya Arifin menyatakan kesiapan pihaknya menyesuaikan platform digital perbankan syariah sesuai kebutuhan tata kelola kawasan niaga Pemko Padang. Menurutnya, integrasi pembayaran nontunai pada layanan publik seperti parkir dan retribusi pasar akan mempermudah pengawasan arus kas daerah secara real-time. (**)