PADANG, NUSATIME.ID — Pemerintah Kota (Pemko) Padang menghadapi ujian pembuktian dalam tahapan verifikasi lapangan evaluasi Kota Layak Anak (KLA) 2026 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI pada 18–19 November mendatang. Setelah tertahan di peringkat Nindya pada 2025, ibukota Provinsi Sumatera Barat ini berambisi menembus level Utama, satu tingkat di bawah predikat paripurna KLA di tengah ketatnya kebijakan efisiensi anggaran daerah.
Berbeda dari tahapan evaluasi mandiri dan verifikasi administrasi yang mengandalkan kelengkapan dokumen di atas meja, tim penilai KPPPA dijadwalkan melakukan uji petik secara acak (random sampling) pada Kamis (19/11/2026) untuk mengonfirmasi kesesuaian data dengan kondisi riil di lapangan.
Ketua Yayasan Ruang Anak Dunia sekaligus Ketua Tim Civil Society Operator KLA Kota Padang 2026, Wanda Leksmana, menyebut mekanisme kunjungan acak tersebut menjadi titik krusial yang menuntut kesiapan faktual seluruh layanan publik, bukan sekadar seremonial penyambutan.
“Tantangan tahun ini adalah menjaga konsistensi layanan di tengah dinamika efisiensi anggaran. Namun dari himpunan data awal, banyak inovasi pemenuhan hak anak yang tetap berjalan optimal di tingkat perangkat daerah. Ini yang akan diuji langsung oleh kementerian,” kata Wanda di Padang, Senin (16/11/2026).
Menurut Wanda, Padang menjadi satu-satunya daerah di Sumatera Barat yang lolos hingga tahap verifikasi lapangan KPPPA tahun ini. Penilaian tersebut akan menyasar dua klaster utama, yakni klaster pemenuhan hak anak dan klaster perlindungan khusus anak.

Pada klaster pemenuhan hak anak, tim verifikator berpotensi meninjau langsung standar layanan di sekolah, puskesmas, rumah ibadah, ruang terbuka bermain, ruang laktasi perkantoran, hingga implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di tingkat kelurahan dan kecamatan. Sementara pada klaster perlindungan khusus, uji petik diarahkan pada kesiapan penanganan kasus dan pemulihan korban, meliputi UPTD PPPA, Unit PPA Polresta Padang, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Balai Pemasyarakatan (Bapas), pengadilan, hingga rumah aman (shelter).
Sehari sebelum kunjungan lapangan, tim penilai akan lebih dulu menggelar sesi pendalaman data (desk evaluation) secara daring maupun luring bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) serta mitra masyarakat sipil pada Rabu (18/11/2026).
Sementara itu, Kepala DP3AP2KB Kota Padang, Boby Firman, mengakui bahwa indikator KLA tidak mungkin terpenuhi jika hanya dibebankan pada satu instansi teknis. Ia menekankan pentingnya keterlibatan aktif unsur pentaheliks, pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas masyarakat, dan forum anak, untuk menutup celah kelemahan di lapangan.
“Pemenuhan hak anak tidak bisa dikerjakan secara parsial atau sekadar mengejar angka administratif. Setiap OPD dan instansi vertikal harus memastikan regulasi ramah anak benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga, mulai dari akses ruang publik yang aman hingga perlindungan dari kekerasan,” ujar Boby usai rapat konsolidasi Gugus Tugas KLA di Balai Kota Padang.
Berdasarkan struktur evaluasi KPPPA, predikat KLA terbagi dalam lima tingkatan, mulai dari Pratama, Madya, Nindya, Utama, hingga kategori tertinggi Kota Layak Anak (KLA). Pada 2025, Padang berada di klaster Nindya (peringkat ketiga), sehingga lompatan ke kategori Utama pada evaluasi tahun ini, yang hasilnya bakal diumumkan pada 2027, menjadi tolok ukur keberhasilan reformasi kebijakan perlindungan anak di daerah tersebut. (**)



Tinggalkan Balasan