Jalan Rusak Mengancam Nyawa, ke Mana Pemerintah dan Wakil Rakyat?

Oleh: Drs. H. Marlis, MM, C.Med ( Putra Sijunjung )

Sungguh sebuah ironi yang memalukan! Di tengah gegap gempita pembangunan dan berbagai klaim keberhasilan pemerintah, ternyata masih ada masyarakat yang harus mempertaruhkan keselamatan hanya untuk melewati jalan menuju kampung halamannya sendiri.

Inilah potret memilukan yang sedang dialami masyarakat Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat.

Jalan utama menuju sejumlah nagari mengalami kerusakan serius. Sebagian badan jalan tergerus, menyempit, dan berbatasan langsung dengan jurang. Kendaraan terpaksa melintas bergantian dengan risiko kecelakaan yang mengancam setiap saat.

Bahkan, masyarakat dikabarkan harus bergotong royong menimbun jalan agar tetap dapat dilalui.

Pertanyaannya, Sumpur Kudus ini sebenarnya masih memiliki pemerintah atau sudah menjadi negeri tak bertuan?

Pertanyaan ini mungkin terdengar keras, tetapi rasanya pantas dilontarkan ketika keselamatan masyarakat seolah tidak lagi menjadi prioritas.

Ke Mana Pemerintah dan Wakil Rakyat?

Kerusakan jalan menuju Sumpur Kudus bukan persoalan baru. Keluhan mengenai buruknya akses jalan sudah berulang kali muncul, tetapi persoalannya belum juga terselesaikan secara menyeluruh.

Lalu, ke mana Pemerintah Kabupaten Sijunjung? Di mana perhatian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat? Dan apa yang telah diperjuangkan oleh para anggota DPRD yang dahulu datang meminta suara rakyat?

Jangan-jangan jalan menuju Sumpur Kudus hanya menjadi perhatian ketika musim kampanye tiba. Para calon pemimpin datang membawa senyum, janji, dan harapan. Namun, setelah kursi kekuasaan diperoleh, rakyat kembali dibiarkan menghadapi persoalannya sendiri.

Kita tentu memahami bahwa pembangunan jalan memiliki pembagian kewenangan dan keterbatasan anggaran. Namun, jangan jadikan persoalan kewenangan dan anggaran sebagai alasan untuk mengabaikan keselamatan manusia.

Setiap tahun pemerintah mengalokasikan anggaran untuk berbagai kegiatan, mulai dari pembangunan, pengadaan barang dan jasa, perjalanan dinas, hingga kegiatan seremonial.

Lantas, mengapa kebutuhan mendasar masyarakat berupa jalan yang aman justru masih menjadi persoalan?

Apakah kenyamanan birokrasi lebih penting daripada keselamatan rakyat?

Jangan Menunggu Korban Jiwa!

Pemerintah jangan hanya bergerak setelah persoalan menjadi viral di media sosial.

Apakah harus menunggu kendaraan terjun ke jurang? Apakah harus menunggu anak sekolah menjadi korban? Ataukah harus menunggu ambulans gagal membawa pasien ke rumah sakit?

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Pasal 24, secara tegas mewajibkan penyelenggara jalan segera dan patut memperbaiki jalan rusak yang berpotensi menyebabkan kecelakaan. Jika belum dapat diperbaiki, wajib dipasang tanda atau rambu peringatan.

Artinya, keselamatan pengguna jalan merupakan kewajiban hukum, bukan sekadar urusan belas kasihan pemerintah.

Gotong royong masyarakat memperbaiki jalan patut diapresiasi. Namun, jangan sampai solidaritas rakyat justru menjadi pembenaran bagi pemerintah untuk menghindari tanggung jawabnya.

Rakyat sudah membayar pajak, rakyat sudah memilih pemimpin, dan rakyat berhak menikmati pembangunan!

Sumpur Kudus Butuh Bukti, Bukan Janji!

Sudah saatnya Bupati Sijunjung, Gubernur Sumatera Barat, serta para anggota DPRD menunjukkan kepedulian nyata.

Turunlah ke lapangan, pastikan kewenangan jalan, siapkan anggaran, dan tetapkan jadwal penanganan yang jelas.

Jangan hanya datang untuk berfoto, menyampaikan keprihatinan, kemudian pulang tanpa solusi.

Masyarakat Sumpur Kudus tidak meminta jalan mewah. Mereka hanya membutuhkan akses yang aman untuk bersekolah, bekerja, berobat, dan mencari nafkah.

Ingatlah, keberhasilan seorang pemimpin bukan diukur dari kemegahan kantornya, kemewahan kendaraan dinasnya, atau banyaknya baliho yang memajang wajahnya.

Keberhasilan pemimpin diukur dari seberapa banyak penderitaan rakyat yang mampu diakhirinya.

Sumpur Kudus bukanlah negeri tak bertuan. Daerah ini memiliki pemerintah, wakil rakyat, dan masyarakat yang berhak mendapatkan pelayanan negara.

Namun, jika jalan kehidupan rakyat terus dibiarkan rusak dan membahayakan, jangan salahkan masyarakat apabila akhirnya berteriak:

“Sumpur Kudus ini Negeri Siapa ? Kemana Pemerintah dan Wakil Rakyat nya ?”

Semoga para pemegang kekuasaan segera terbangun dari kenyamanan kursi jabatannya, sebelum kerusakan jalan tersebut benar-benar merenggut nyawa rakyat yang seharusnya mereka lindungi.

Cibubur, 17 November 2026