- Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menegaskan partainya tetap konsisten berada di luar pemerintahan sebagai kekuatan penyeimbang (checks and balances), meski mengakui adanya kesamaan semangat kebangsaan dengan pemerintah.
- Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menilai posisi di luar kabinet justru membuat PDIP lebih efektif dalam memberikan masukan dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap berbagai program strategis pemerintah.
- Pernyataan jajaran pengurus PDIP tersebut merupakan respons atas pidato Presiden Prabowo Subianto pada Harlah ke-28 PKB yang menyebut PDIP sejatinya memiliki "hati" yang sama dengan pemerintah.
JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut “hati” PDIP sejatinya sama dengan pemerintah. Ganjar mengakui adanya semangat kebangsaan yang sejalan, namun menegaskan hal itu tidak berarti PDIP harus bergabung ke dalam koalisi pemerintahan.
Menurut Ganjar, seluruh kekuatan politik memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga bangsa dan menjalankan amanat konstitusi.
“Kami sependapat bahwa seluruh kekuatan politik memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga bangsa dan menjalankan amanat UUD 1945 dan menjalankan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai sumpah jabatan. Dalam pengertian itulah, tentu semangat kebangsaan kita sama. Namun, kesamaan cita-cita tidak berarti semua partai harus berada dalam satu barisan pemerintahan,” kata Ganjar kepada wartawan, Jumat (24/7/2026).
Ganjar menilai demokrasi justru membutuhkan adanya pembagian peran antara pemerintah dan kekuatan penyeimbang agar mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan tetap berjalan.
“Justru dalam sistem demokrasi, pembagian peran antara pemerintah dan kekuatan penyeimbang merupakan mekanisme yang sehat agar checks and balances berjalan dan kekuasaan tidak kehilangan kontrol, sehingga tidak menuju pada kekuasaan mutlak,” ujarnya.
Mantan Gubernur Jawa Tengah itu kembali menegaskan posisi politik PDIP hingga saat ini tidak berubah. Partainya tetap berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, meski tetap menghormati kepala negara.
“Karena itu, posisi PDI Perjuangan hari ini sudah jelas. Kami menghormati Presiden sebagai kepala pemerintahan yang memperoleh mandat rakyat, tetapi kami juga akan menjalankan fungsi kontrol secara konsisten,” katanya.
Ganjar memastikan kritik yang disampaikan PDIP bukan ditujukan untuk melemahkan pemerintah, melainkan sebagai bentuk pengawasan agar setiap kebijakan tetap berpihak kepada masyarakat dan berjalan sesuai konstitusi.
“Kritik yang kami sampaikan bukan untuk menjatuhkan pemerintah, melainkan untuk menjaga agar kebijakan tetap berada dalam koridor konstitusi dan berpihak kepada rakyat. Soal dinamika politik ke depan, biarlah waktu yang menjawab,” ujarnya.
Ia juga menegaskan sikap politik partainya tidak ditentukan oleh kepentingan kekuasaan.
“Yang pasti, sikap politik PDI Perjuangan tidak ditentukan oleh rayuan kekuasaan atau jabatan, melainkan oleh kepentingan rakyat dan komitmen menjaga demokrasi,” sambung Ganjar.
Deddy Sitorus: Banyak Kesamaan dengan Pemerintah
Senada dengan Ganjar, Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus mengakui bahwa pernyataan Prabowo mengenai banyaknya kesamaan pandangan antara PDIP dan pemerintah memang memiliki dasar.
Menurut Deddy, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sejak lama memiliki perhatian terhadap berbagai isu strategis yang juga menjadi perhatian pemerintah saat ini.
“Misalnya, sejak lama PDI Perjuangan dan Ibu Megawati selalu bersuara dan memperjuangkan pemberantasan gizi buruk (stunting) pada anak dan ibu hamil. PDI Perjuangan juga sangat peduli dengan isu pendidikan, ekonomi kerakyatan, penanggulangan kemiskinan, pembangunan pedesaan, kedaulatan pangan, pemberdayaan nelayan/pesisir serta banyak lainnya,” ujar Deddy.
Meski demikian, Deddy menegaskan kesamaan visi tersebut tidak mengubah posisi politik PDIP yang tetap berada di luar pemerintahan.
Menurutnya, posisi sebagai penyeimbang justru membuat partai lebih leluasa memberikan masukan terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
“Oleh karena isu-isu itu semua sangat vital, PDI Perjuangan merasa perlu untuk terus memberikan saran dan pikiran untuk memastikan berbagai program yang ada bisa berjalan dengan baik, efisien dan efektif. Dan posisi terbaik dalam mendukung berbagai program tersebut hanya akan efektif jika PDI Perjuangan berdiri di luar pemerintahan sebagai kekuatan penyeimbang,” katanya.
Deddy menilai, jika berada di dalam kabinet, ruang untuk memberikan kritik akan menjadi lebih terbatas. Namun, ia juga menegaskan PDIP tidak akan bersikap berseberangan terhadap seluruh kebijakan pemerintah.
“Bagi kami dalam situasi seperti ini menjadi kekuatan penyeimbang adalah posisi yang merupakan sebuah tanggung jawab sejarah. Terhadap semua kebijakan dan program yang baik kami akan selalu bersama Pemerintah. Tetapi terhadap hal-hal yang berbeda kami akan selalu mengingatkan dan menyampaikan kritik,” imbuhnya.
Bermula dari Pernyataan Prabowo
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sempat menyinggung dinamika koalisi politik saat menghadiri peringatan Harlah ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (23/7/2026) malam.
Dalam pidatonya, Prabowo menyebut persaingan politik merupakan hal yang wajar dan membuka kemungkinan adanya perubahan konfigurasi politik di masa mendatang.
“Jadi saudara-saudara, bersaing itu baik. Bertanding itu baik. Kadang-kadang kita berpisah, nggak masalah. Nanti juga bergabung lagi,” kata Prabowo.
Ia kemudian menyinggung hubungan dengan PDIP.
“PDIP juga sebetulnya hatinya sama dengan kita, benar, coba cek, digali hatinya. Sebetulnya sama,” ujar Prabowo. (fix)
Tinggalkan Balasan