- Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi memberikan pembekalan kepada 75 Praja IPDN asal Sumbar di Jatinangor untuk menjadi birokrat masa depan yang adaptif terhadap teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) tanpa mengesampingkan integritas.
- Aparatur sipil negara dituntut untuk sigap, tangguh, dan kolaboratif dalam merespons persoalan strategis daerah, khususnya penanganan kerawanan bencana alam di Sumbar, kemiskinan, serta stunting.
- Para praja diimbau untuk meneladani rekam jejak tokoh bangsa asal Sumbar seperti Mohammad Hatta serta memegang teguh falsafah kearifan lokal Tungku Tigo Sajarangan menuju Indonesia Emas 2045.
JATINANGOR — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, meminta seluruh Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) asal Sumatera Barat untuk bersiap menjadi birokrat masa depan yang adaptif terhadap teknologi digital, termasuk kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), tanpa mengesampingkan integritas.
Hal tersebut disampaikan Mahyeldi saat memberikan pembekalan kepada 75 Praja IPDN asal Sumbar di Aula Fakultas Politik Pemerintahan IPDN, Jatinangor, Jawa Barat, Rabu (5/8/2026).
“Transformasi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Aparatur harus mampu memanfaatkan data dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, tepat, dan efektif,” tegas Mahyeldi di hadapan para praja.
Dalam pengarahannya, Mahyeldi menekankan bahwa birokrasi merupakan tulang punggung negara. Keberhasilan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak ditentukan oleh tingginya jabatan, melainkan oleh dampak positif dan nilai manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Jabatan bukanlah tujuan, melainkan sarana untuk mengabdi. Kepemimpinan tidak dibangun oleh jabatan, tetapi oleh integritas, kompetensi, serta rekam jejak,” ujarnya.
Selain tantangan digitalisasi, Mahyeldi menyoroti karakteristik geografis Sumatera Barat yang memiliki kerawanan bencana tinggi. Kondisi ini menuntut hadirnya aparatur pemerintahan yang sigap, tangguh, dan mampu mengambil keputusan cepat di bawah tekanan.
Ia juga menambahkan bahwa penanganan persoalan strategis—seperti kemiskinan, stunting, pengangguran, hingga bencana alam—membutuhkan kerja sama kolaboratif dari seluruh tingkatan birokrasi.
“Kita membutuhkan aparatur yang tanggap dan siap hadir melayani masyarakat dalam situasi apa pun,” tambah Mahyeldi.
Dalam kesempatan itu, ia memotivasi para calon pimpinan birokrasi tersebut untuk meneladani tokoh-tokoh bangsa asal Sumbar, seperti Mohammad Hatta, serta memegang teguh falsafah kearifan lokal Tungku Tigo Sajarangan sebagai modal sosial menjaga persatuan menuju Indonesia Emas 2045.
Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan IPDN, Budi Arwan, menyambut hangat kedatangan Gubernur Mahyeldi beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sumbar. Ia mengapresiasi perhatian langsung dari pimpinan daerah terhadap para siswa asal daerahnya.
“Audiensi ini merupakan bentuk perhatian nyata Pemprov Sumbar. Saat ini terdapat 75 Praja IPDN asal Sumbar yang menempuh pendidikan, terdiri dari 34 Praja Pratama, 22 Praja Madya, dan 19 Praja Utama,” jelas Budi. (sal)
Tinggalkan Balasan