- DPRD Kota Padang mendesak Pemerintah Kota Padang mengatasi maraknya peredaran narkoba, tawuran pelajar, dan aksi geng motor melalui pengalokasian APBD untuk pembinaan karakter generasi muda serta penegakan ketertiban umum.
- Ketua DPRD Kota Padang menyoroti krisis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) akibat keterbatasan daya tampung sekolah negeri, serta meminta Pemko merencanakan pembangunan sekolah baru secara merata.
- DPRD mendorong pembinaan dan peningkatan mutu sekolah swasta secara maksimal agar menjadi solusi alternatif pendidikan berkualitas setara bagi siswa yang tidak lolos di sekolah negeri.
PADANG — Menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang memanfaatkan momentum Rapat Paripurna Istimewa Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357 untuk menyuarakan aspirasi masyarakat.
Dalam rapat yang digelar pada Jumat (7/8/2026) tersebut, Ketua DPRD Kota Padang, Ust. H. Muharlion, S.Pd., secara tegas merespons berbagai persoalan krusial yang tengah berkembang di tengah warga Kota Padang.
Menanggapi ancaman maraknya peredaran narkoba, tawuran antarpelajar, hingga aksi geng motor yang kian meresahkan, Muharlion menegaskan komitmen kolaboratif antara DPRD dan Pemerintah Kota Padang untuk menghadirkan langkah solutif yang nyata.
“Melalui alokasi program kerja yang terarah dalam APBD, kita terus memperkuat pembinaan karakter generasi muda, menegakkan ketertiban umum, serta memperluas ruang kegiatan kepemudaan yang positif dan produktif,” jelas Muharlion.
Selain isu ketertiban umum, sektor pendidikan juga menjadi sorotan tajam legislatif. Muharlion mengungkapkan masih tingginya angka keluhan masyarakat terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), di mana banyak anak tidak tertampung di sekolah negeri dari tingkat SD, SLTP, hingga SLTA.
Ia menilai kondisi tersebut dipicu oleh keterlambatan pembangunan gedung sekolah baru serta pemetaan dan penyebaran lokasi sekolah yang belum merata.
“Untuk itu ke depan harus direncanakan pembangunan sekolah baru dengan mempertimbangkan penyebarannya sesuai kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, pembinaan terhadap sekolah-sekolah swasta juga harus dilakukan secara maksimal agar kualitas dan mutunya meningkat,” tegasnya.
Langkah penguatan sekolah swasta ini dinilai penting agar orang tua murid yang anaknya tidak lolos di sekolah negeri tetap mendapatkan pilihan pendidikan berkualitas tanpa merasa dirugikan.
“Tujuannya agar anak didik yang tidak diterima di sekolah negeri bisa menyekolahkan anaknya di sekolah swasta dengan mutu yang setara. Beberapa solusi terkait hal ini juga sudah mulai kita jalankan bersama Pemko,” pungkasnya. (*/sal)
Tinggalkan Balasan