PADANG, NUSATIME.ID — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumatera Barat mulai memasang kuda-kuda menghadapi Pemilu 2029. Tak lagi sekadar mengandalkan jalur konvensional, Bawaslu Sumbar kini mengarahkan radar pengawasan partisipatif ke ruang digital, sebuah langkah strategis untuk membendung ancaman politik uang yang kian terselubung.

Pergeseran fokus ini didasari kesadaran bahwa pengawasan pemilu tak bisa sepenuhnya dibebankan ke pundak jajaran Bawaslu semata. Melalui program Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P), masyarakat yang telah dibekali ilmu didorong menjadi “mesin penggerak” di komunitas masing-masing, sekaligus memperluas daya jangkau pengawasan lewat lini massa.

Anggota Bawaslu Sumbar, Muhamad Khadafi, menegaskan bahwa praktik politik uang masih menjadi “musuh bersama” yang paling krusial untuk ditaklukkan pada Pemilu 2029 mendatang.

“Tantangan paling besar adalah bagaimana politik uang tidak terwujud di Pemilu 2029,” ujar Khadafi dalam forum evaluasi pelaksanaan P2P Tahun 2026 di Sumbar, Jumat (28/8/2026).

Menurut Khadafi, program P2P merupakan pintu masuk awal untuk merajut kepedulian publik. Jaringan alumni P2P inilah yang kemudian diperkuat melalui ruang-ruang digital agar alur informasi kepemiluan dan potensi pelanggaran bisa menyebar cepat hingga ke akar rumput.

Menariknya, pembentukan komunitas digital ini juga menjadi jurus jitu Bawaslu di tengah keterbatasan anggaran operasional. Pengawasan dan edukasi politik kini tak lagi melulu bergantung pada forum tatap muka yang menelan biaya besar.

“Kita harapkan Bawaslu kabupaten dan kota memiliki kelompok komunitas digital, maka ruang dialog akan muncul. Tidak banyak biaya, bisa dilakukan di mana saja, dan ini paling murah serta cepat dari yang kita bayangkan,” terang Khadafi.

Ia tak menampik bahwa peserta yang bisa hadir langsung dalam pelatihan P2P terbilang terbatas. Namun, efek domino yang dihasilkan lewat jejaring media sosial para peserta diyakini mampu menembus batas tersebut.

“Memang hanya 24 orang yang kita hadirkan di masing-masing kabupaten dan kota. Tapi melalui kanal dan saluran informasi yang mereka miliki, kita bisa mendapat respons luas dari publik,” tambahnya.

Melalui pola ini, alumni P2P tak sekadar menjadi penonton atau penerima materi pasif, melainkan bertransformasi menjadi simpul informasi tepercaya di tengah masyarakat, terutama dalam mengampanyekan gerakan menolak politik uang.

Senada dengan itu, Ketua Bawaslu Sumbar, Alni, menekankan bahwa P2P merupakan program prioritas nasional untuk memicu keterlibatan aktif warga. Berbeda dengan beberapa provinsi yang memilih jalan pintas menggelar pelatihan secara daring, Bawaslu Sumbar memilih terjun langsung ke lapangan.

Maraton pelatihan luring ini telah bergulir sejak Juni 2026, dimulai dari Kabupaten Pesisir Selatan hingga bermuara di Kepulauan Mentawai. Tatap muka dinilai penting demi membangun ikatan batin dan komitmen yang lebih solid.

“Di provinsi lain ada yang memilih daring. Kita dengan semangat luar biasa menyepakati pertemuan langsung di seluruh kabupaten dan kota,” tegas Alni.

Kendati demikian, Alni mewanti-wanti agar edukasi ini tidak menguap begitu saja seusai acara ditutup. Hubungan dengan para alumni P2P harus terus dirawat secara berkala.

“Pasca-kegiatan, kita tindak lanjuti dengan kolaborasi rutin, meng-update pengetahuan serta perkembangan politik terbaru. Mereka punya tanggung jawab moral untuk meneruskan informasi ini ke komunitasnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, evaluasi P2P 2026 menjadi momentum krusial untuk membedah kembali model pelatihan, penyempurnaan kurikulum, hingga penyesuaian materi agar makin relevan dengan dinamika politik terkini.

Di sisi teknis, Kabag Pengawasan Bawaslu Sumbar, Fadhlul Hanif, menyampaikan bahwa secara kuantitatif target peserta telah terpenuhi. Dari batas minimal 20 orang per daerah, Sumbar berhasil menggaet rata-rata 24 peserta. Meski begitu, pihak penyelenggara memberi catatan khusus pada satu kabupaten/kota yang jumlah pesertanya masih jauh dari target.

“Catatan evaluasi ini sangat kami harapkan. Yang sudah bagus dipertahankan, dan yang kurang akan terus perbaiki,” pungkas Fadhlul.

Langkah berani Bawaslu Sumbar merangkul ruang digital dan memperkuat alumni P2P ini menjadi modal penting untuk memastikan Pemilu 2029 berjalan lebih bersih, jujur, dan minim sengketa. (*)