PADANG, NUSATIME.ID — Drama hukum terkait dugaan pemalsuan dokumen negara yang menyeret seorang anggota DPRD Provinsi Jambi berujung pada penahanan. Amrizal, politisi Partai Golkar asal Daerah Pemilihan Kerinci-Sungai Penuh, resmi ditahan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Pesisir Selatan setelah berkas perkaranya dinyatakan lengkap (P-21).
Langkah penahanan ini dilakukan menyusul penetapan status tersangka terhadap yang bersangkutan oleh Penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat sejak 15 Desember 2025 lalu.
Menanggapi proses hukum yang menjerat kadernya, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jambi, H. Cek Endra, menyatakan pihaknya akan memberikan pendampingan hukum.
“Kita akan siapkan pendampingan hukum untuk Amrizal,” ujar Cek Endra, Kamis (5/11/2026).
Berdasarkan hasil penyidikan, kasus ini bermula dari pengurusan surat keterangan kehilangan ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Amrizal diduga menggunakan identitas milik pihak lain dalam dokumen yang diajukan untuk proses administratif.
Dalam dokumen tersebut, terdapat dua data identitas yang tercantum, Nomor Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) 0728387 atas nama Endres Chan, seorang perwira aktif TNI Angkatan Darat kelahiran Lubuk Aur, 17 Agustus 1974.
Nomor Induk BP 431 atas nama Amrizal lain kelahiran Kapujan, 12 April 1974. Sementara itu, berdasarkan data kependudukan, tersangka Amrizal lahir di Kemantan, Kabupaten Kerinci, pada 17 Juli 1976.
Dokumen yang diduga bermasalah tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk mengikuti Ujian Kesetaraan Paket C. Berbekal ijazah Paket C inilah yang bersangkutan kemudian mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif hingga terpilih sebagai Anggota DPRD Provinsi Jambi dari Partai Golkar.
Sebelum ditangani oleh penegak hukum di Sumatera Barat, pihak korban, Endres Chan, sempat melaporkan dugaan tindak pidana pemalsuan identitas ini ke Polda Jambi. Namun, proses penyelidikan pada saat itu tidak berlanjut hingga akhirnya penanganan perkara dialihkan dan ditangani secara intensif oleh Polda Sumatera Barat.
Melalui proses penyidikan di Polda Sumbar, berkas perkara dinyatakan tuntas hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti (tahap II) ke Kejari Pesisir Selatan untuk proses penuntutan lebih lanjut di persidangan.
Kasus ini menjadi sorotan publik, khususnya terkait integritas pejabat publik serta pengawasan dalam tahapan verifikasi administrasi pencalonan legislatif. Publik kini menanti langkah tegas dari internal partai politik dalam menyikapi persoalan hukum yang menjerat kadernya. (**)
Tinggalkan Balasan