NUSATIME.ID – Rencana menghidupkan kembali jalur kereta api bersejarah di Sumatera Barat mulai ditindaklanjuti pemerintah daerah.

Pemerintah Kota Sawahlunto kini bergerak memperbarui pendataan bangunan yang berada di sepanjang jalur rel menyusul permintaan PT Kereta Api Indonesia (KAI) terkait kesiapan lahan untuk mendukung program reaktivasi.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi terkini bangunan yang berada di kawasan jalur kereta api sekaligus mempersiapkan penanganan terhadap berbagai persoalan yang berpotensi muncul di lapangan.

Wali Kota Sawahlunto, Riyanda Putra, meminta sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk camat dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), segera melakukan pendataan langsung.

“Kepada Camat Silungkang dan Lembah Segar, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta perangkat daerah terkait lainnya untuk segera turun ke lapangan memperbarui data bangunan dan menyampaikan informasi kepada masyarakat di sekitar jalur rel,” kata Riyanda di Sawahlunto, Selasa.

Ia menekankan agar proses sosialisasi tidak dilakukan secara sepihak. Pemkot diminta mengedepankan pendekatan humanis melalui dialog dan edukasi sehingga masyarakat memahami secara utuh rencana pengaktifan kembali jalur kereta api tersebut.

Menurutnya, aspirasi, keberatan, maupun perbedaan pandangan dari masyarakat harus diberikan ruang untuk dibicarakan bersama.

Apabila belum ditemukan kesepakatan, persoalan tersebut dapat dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan selanjutnya disampaikan kepada pihak KAI.

Riyanda menilai pembaruan data menjadi langkah penting agar pemerintah memiliki gambaran faktual mengenai kondisi bangunan di sepanjang jalur rel. Dengan demikian, persoalan yang muncul dapat dibahas bersama sebelum tahapan reaktivasi dilanjutkan.

Wamendagri hingga Andre Rosiade Dorong Dukungan Daerah

Keseriusan Pemkot Sawahlunto menindaklanjuti rencana tersebut tidak terlepas dari komunikasi yang sebelumnya dilakukan sejumlah pihak di tingkat pusat.

Riyanda mengungkapkan dirinya telah menerima telepon dari Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya dan Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin. Komunikasi serupa juga sebelumnya dilakukan anggota DPR RI Andre Rosiade.

Ketiganya menyampaikan pentingnya sinergi pemerintah daerah dalam mendukung persiapan pengaktifan kembali jalur kereta api di Sumatera Barat, terutama menyangkut kebutuhan lahan milik KAI yang berada di kawasan rel.

“Beberapa hari yang lalu kita sudah dihubungi Wamendagri dan Direktur PTKAI, sebelumnya juga anggota DPR RI Andre Rosiade. Semuanya menyampaikan pesan yang sama tentang sinergi dalam mendukung reaktivasi kereta api di Sumbar, dimana salah satu tahapannya adalah harus menyelesaikan pembebasan lahan PTKAI terkhusus yang di areal jalur kereta atau rel,” ujarnya.

Bagi Sawahlunto, proyek tersebut dinilai memiliki arti penting karena berpotensi memperkuat konektivitas wilayah sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

Karena itu, pemerintah kota tidak ingin tertinggal dalam proses persiapan program yang akan menghidupkan kembali jalur transportasi bersejarah tersebut.

Sekitar 6.800 Bangunan Jadi Perhatian dalam Reaktivasi

Sebelumnya, pencanangan reaktivasi jalur kereta api Sumatera Barat telah dilaksanakan di Stasiun Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, pada 27 Oktober 2026.

Dalam kegiatan tersebut, KAI meminta dukungan pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk membantu sosialisasi penanganan sekitar 6.800 bangunan yang teridentifikasi berpotensi mengganggu ruang bebas jalur kereta api.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menjelaskan bahwa pengaktifan kembali jalur kereta api akan dilakukan secara bertahap.

Tahap awal direncanakan menyasar ruas Kayu Tanam–Padang Panjang sepanjang 15,3 kilometer yang ditargetkan mulai dikerjakan pada 2027.

Setelah itu, pengembangan jalur akan diarahkan menuju Solok hingga Sawahlunto dengan mempertimbangkan kesiapan teknis dan perencanaan.

Dengan mulai dilakukannya pembaruan data oleh Pemkot Sawahlunto, penanganan bangunan dan komunikasi dengan masyarakat menjadi bagian penting dalam mempersiapkan kelanjutan proyek reaktivasi kereta api di Sumatera Barat.