NUSATIME.ID – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman lima tahun penjara kepada Hery Susanto dalam perkara suap terkait tata kelola usaha pertambangan nikel periode 2021–2026.
Dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan sejumlah keadaan yang meringankan dan memberatkan hukuman mantan anggota Ombudsman RI tersebut. Hery dinilai belum pernah menjalani hukuman pidana dan masih memiliki tanggung jawab keluarga.
Di sisi lain, perbuatannya dianggap memberatkan karena dilakukan ketika dirinya menjabat sebagai penyelenggara negara. Hakim juga menilai Hery tidak menunjukkan upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
ANTARA Sumbar+1
Hakim anggota Alfis Setiawan menjelaskan bahwa belum adanya riwayat hukuman pidana serta tanggung jawab terhadap keluarga menjadi pertimbangan yang meringankan hukuman Hery.
Adapun hal yang memberatkan adalah sikap terdakwa selama persidangan. Hakim menyebut Hery tidak memberikan keterangan secara terus terang dan cenderung berbelit-belit.
“Terdakwa juga tidak berterus terang dan berbelit-belit,” ucap hakim Alfis dalam persidangan.
Vonis lima tahun penjara tersebut lebih rendah enam bulan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum. Sebelumnya, jaksa meminta Hery dijatuhi hukuman lima tahun enam bulan penjara, denda Rp300 juta subsider 100 hari penjara, serta uang pengganti Rp4,19 miliar subsider tiga tahun penjara.
Selain hukuman penjara, majelis hakim juga menjatuhkan denda Rp300 juta. Apabila tidak dibayarkan, denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 100 hari.
Hery turut diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp3,87 miliar. Rumah di kawasan Pulo Gebang, Jakarta, yang diterimanya sebagai hadiah turut diperhitungkan dalam pembayaran uang pengganti tersebut. Jika kewajiban itu tidak dipenuhi, Hery dapat menjalani pidana penjara pengganti selama tiga tahun.
Dalam perkara ini, Hery terbukti menerima suap berupa uang tunai senilai Rp1,65 miliar dan sebuah rumah di Pulo Gebang, Jakarta, senilai Rp2,2 miliar. Total nilai suap yang diterimanya mencapai Rp3,87 miliar ketika menjabat sebagai anggota Ombudsman RI periode 2021–2026.
Pemberian suap tersebut berkaitan dengan dugaan pengaturan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Ombudsman RI. Hery diduga diminta memengaruhi isi laporan terkait penetapan kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) terhadap PT Thosida Indonesia dan PT Dinamika Sejahtera Mandiri.
Selain itu, pengaturan laporan juga berkaitan dengan penolakan permohonan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi milik PT Mitra Kumala Energi dan PT Gold Telen River.
Majelis hakim menyatakan Hery terbukti melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, serta ketentuan dalam UU Penyesuaian Pidana.
Tinggalkan Balasan