PADANG, NUSATIME.ID – Pemerintah Kota (Pemko) Padang mendesak percepatan revitalisasi fasilitas hilirisasi perikanan dan integrasi kawasan pesisir guna mendongkrak pendapatan nelayan setempat. Usulan strategis ini mengemuka dalam rapat koordinasi pengembangan sektor kelautan bersama Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (Wamen KKP) RI, Irwan Meilano, di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus, Rabu (18/11/2026).

Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyoroti belum optimalnya sejumlah infrastruktur pengolahan hasil laut di wilayah utara kota. Salah satu fokus utama yang diajukan adalah menghidupkan kembali Sentra Pengolahan Perikanan di Pasia Nan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, yang selama ini belum beroperasi secara maksimal.

“Pemerintah Kota Padang telah memperbaiki sejumlah fasilitas, termasuk cold storage(gudang pendingin). Namun, kami masih membutuhkan dukungan KKP agar kawasan tersebut kembali berfungsi efektif untuk meningkatkan nilai tambah hasil tangkapan nelayan,” ujar Fadly dalam forum tersebut.

Selain persoalan rantai pasok dan penyimpanan dingin, Pemko Padang juga mengajukan tiga prioritas. Prioritas itu, mengintegrasikan aktivitas tambat labuh nelayan tradisional dengan sektor pariwisata bahari, marina, kapal pesiar, serta sentra gastronomi tanpa menggusur ruang hidup nelayan lokal.

Memastikan penyediaan infrastruktur penunjang pada proyek fisik KNMP Padang Sarai yang telah rampung serta pembangunan KNMP Sungai Pisang yang tengah berjalan.

Mengembangkan sentra budidaya untuk memperluas sumber produksi perikanan daerah di luar sektor tangkap.

Merespons usulan daerah tersebut, Wamen KKP Irwan Meilano menekankan bahwa intervensi pemerintah pusat dan daerah tidak boleh berhenti pada seremoni atau pembangunan fisik semata. Menurutnya, indikator keberhasilan program kelautan harus diukur dari berjalannya ekosistem bisnis di tingkat akar rumput.

“Pembangunan KNMP bukan hanya menyangkut pembangunan fisik, seperti fasilitas dan kapal, tetapi yang lebih penting adalah membangun ekosistem ekonomi masyarakat nelayan,” tegas Irwan.

Ia menambahkan, penguatan kelembagaan usaha serta perluasan akses pembiayaan bagi kelompok nelayan menjadi kunci agar fasilitas yang dibangun pemerintah tidak mangkrak dan benar-benar berdampak pada kenaikan kesejahteraan pelaku perikanan di Sumatera Barat.

Pertemuan teknis yang turut dihadiri Dirjen Perikanan Tangkap KKP Lotharia Latif, Kepala PPS Bungus Muhammad Iqbal, serta para kepala daerah se-Sumatera Barat ini diharapkan menjadi landasan sinkronisasi anggaran dan program kerja antara pusat dan daerah pada tahun mendatang. (**)