NUSATIME.ID – Masyarakat yang membutuhkan bantuan kepolisian diharapkan tidak ragu mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Polda Sumatera Barat menyatakan terus memperkuat pelayanan penerimaan laporan, pengaduan, hingga konsultasi hukum melalui Program Polisi Bersama Masyarakat.
Komitmen tersebut terlihat pada Minggu (8/11/2026), ketika personel Piket Siaga SPKT Polda Sumbar menerima kedatangan warga yang hendak menyampaikan pengaduan terkait dugaan tindak pidana pengancaman.
Petugas tidak hanya menerima penyampaian pengaduan, tetapi juga melakukan kajian awal dengan berkoordinasi bersama piket fungsi Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sumbar.
Masyarakat yang datang juga diberikan kesempatan berkonsultasi untuk mendapatkan penjelasan mengenai persoalan hukum yang sedang dihadapi.
Pelayanan tersebut melibatkan Kompol Lazuardi, Aiptu Bambang, Aipda Ghapur, dan Bripda Yudha. Seluruh kegiatan berlangsung di ruang pelayanan SPKT Polda Sumbar dalam situasi aman dan terkendali.
SPKT Jadi Pintu Pertama Masyarakat Mencari Keadilan
Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Pol Susmelawati Rosya mengatakan, SPKT memiliki peran penting karena menjadi bagian kepolisian yang berhadapan langsung dengan masyarakat saat membutuhkan pertolongan maupun menyampaikan persoalan hukum.
“SPKT merupakan garda terdepan pelayanan kepolisian yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, setiap laporan maupun pengaduan yang disampaikan masyarakat harus diterima dan ditangani secara profesional, humanis, serta sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku,” ujar Kombes Pol Susmelawati Rosya.
Menurutnya, pelayanan kepolisian harus mengutamakan sikap responsif, transparan, dan komunikatif. Melalui Program Polisi Bersama Masyarakat, seluruh personel didorong memberikan pelayanan yang membuat warga merasa aman dan nyaman ketika berhadapan dengan institusi kepolisian.
Ia juga menilai kepercayaan publik menjadi unsur penting dalam membangun hubungan antara Polri dan masyarakat. Karena itu, setiap warga yang datang untuk mencari keadilan ataupun sekadar berkonsultasi mengenai persoalan hukum harus memperoleh perlakuan yang setara.
“Silakan masyarakat memanfaatkan layanan kepolisian yang tersedia untuk menyampaikan laporan, pengaduan, maupun konsultasi hukum. Kami berkomitmen untuk memberikan pelayanan secara terbuka, profesional, dan bertanggung jawab,” tutupnya.
Kualitas Pelayanan Tak Cukup Diukur dari Penerimaan Laporan
Optimalisasi pelayanan SPKT menjadi salah satu upaya Polda Sumbar memperkuat kehadiran kepolisian di tengah masyarakat. Namun, pelayanan yang humanis dan responsif tidak hanya ditentukan oleh kesediaan petugas menerima pengaduan.
Kejelasan prosedur, kepastian tindak lanjut, keterbukaan informasi, serta kemudahan masyarakat memantau perkembangan laporan juga menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik.
Dalam kasus pengaduan dugaan pengancaman yang diterima pada Minggu tersebut, koordinasi awal dengan Ditreskrimum menjadi bagian dari proses pelayanan. Meski demikian, penanganan lebih lanjut tetap harus berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.
Melalui penguatan pelayanan SPKT, Polda Sumbar berharap hubungan komunikasi antara kepolisian dan masyarakat semakin baik. Program Polisi Bersama Masyarakat diharapkan tidak berhenti sebagai slogan, tetapi tercermin dalam pengalaman warga ketika membutuhkan bantuan aparat penegak hukum.
Tinggalkan Balasan