- Sejumlah warga di media sosial mengeluhkan hasil pemeringkatan desil 9 dan 10 dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dinilai tidak mencerminkan kondisi ekonomi mereka yang sebenarnya.
- Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan bahwa penentuan desil murni berbasis pemeringkatan relatif kondisi sosial ekonomi keluarga, bukan berdasarkan batas nominal penghasilan atau nilai aset tertentu.
- Penetapan posisi desil memperhitungkan puluhan variabel indikator multidimensi, di mana rentang kesejahteraan yang lebar pada desil tinggi sekaligus menggambarkan ekstremnya ketimpangan ekonomi di Indonesia.
JAKARTA — Hasil pengecekan desil pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tengah menjadi perbincangan di media sosial. Sejumlah warga mengaku terkejut setelah mengetahui dirinya tercatat dalam desil 9 atau 10, meski merasa kondisi ekonominya tidak tergolong tinggi.
Keluhan tersebut ramai muncul di Threads. Salah satu pengguna mengaku berada di desil 9 meski masih tinggal di rumah kontrakan tipe 36, hanya memiliki satu mobil bekas, dan jarang bepergian.
Pengguna lainnya mengaku tercatat dalam desil 10 meski masih tinggal di rumah kontrakan dan hanya mengandalkan penghasilan suami sekitar Rp3 juta per bulan.
Ramainya keluhan itu kemudian mendapat tanggapan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cilegon melalui akun Threads resminya, @bpscilegon.
BPS menjelaskan, desil bukanlah kategori yang ditentukan berdasarkan nominal penghasilan tertentu. Desil merupakan pembagian keluarga ke dalam 10 kelompok berdasarkan peringkat kondisi sosial ekonomi.
Seluruh keluarga terlebih dahulu diperingkat, kemudian dibagi menjadi 10 kelompok dengan jumlah yang relatif sama.
“Secara gampangnya, desil itu membagi jumlah keluarga menjadi 10 bagian/kotak sama banyak,” tulis BPS Cilegon, dikutip Kamis (13/8).
Dengan sistem tersebut, desil 1 menunjukkan kelompok dengan peringkat kondisi sosial ekonomi paling rendah. Sementara desil 10 merupakan kelompok dengan peringkat kondisi sosial ekonomi paling tinggi.
Bukan Berarti Gaji Sekian Masuk Desil Tertentu
BPS menegaskan, tidak ada batas pendapatan atau nilai aset tertentu yang secara otomatis membuat sebuah keluarga masuk ke desil tertentu.
Artinya, anggapan bahwa seseorang dengan penghasilan tertentu pasti masuk desil 9 atau 10 tidak dapat dijadikan patokan.
“Kotak-kotak inilah yang disebut desil. Jadi, dalam pengelompokan desil tidak ada cut off point. Tidak ada penghasilan sekian masuk desil x, atau aset sekian masuk desil y. Murni berdasarkan pemeringkatan/ranking keluarga,” jelas BPS.
Penentuan peringkat tersebut juga tidak hanya melihat satu aspek. BPS menyebut terdapat banyak variabel yang digunakan untuk menentukan posisi sosial ekonomi sebuah keluarga.
Variabel yang diperhitungkan antara lain kondisi perumahan, kepemilikan aset atau barang, demografi dan pendidikan, ketenagakerjaan, kepemilikan usaha, hingga kondisi kesehatan.
Karena menggunakan banyak indikator, kondisi satu keluarga tidak bisa langsung dibandingkan dengan keluarga lain hanya berdasarkan penghasilan bulanan atau kepemilikan satu aset.
Mengapa Orang Berpenghasilan Jutaan Bisa Masuk Desil 10?
BPS juga menjelaskan mengapa keluarga dengan kondisi ekonomi yang tampak berbeda jauh tetap dapat berada dalam kelompok desil yang sama.
Menurut BPS, desil 10 tidak hanya berisi keluarga dengan kondisi ekonomi yang sangat tinggi. Di dalamnya terdapat keluarga dengan tingkat kesejahteraan yang beragam, termasuk kelompok kelas menengah hingga orang dengan kekayaan sangat besar.
“Di desil yang sama, ada konglomerat dan ultra-rich dengan penghasilan miliaran hingga triliunan rupiah per bulan. Tapi, ada juga keluarga dengan penghasilan jutaan per bulan,” tulis BPS.
Dengan demikian, status desil 10 tidak berarti seluruh keluarga di dalamnya memiliki pendapatan maupun kekayaan yang setara.
Bahkan, BPS menilai rentang kondisi ekonomi yang sangat lebar di dalam desil 10 justru menggambarkan adanya kesenjangan ekonomi yang cukup ekstrem.
“Kontras yang begitu tajam di dalam desil 10 itu sendiri menunjukkan betapa ekstremnya ketimpangan ekonomi di Indonesia,” tulis BPS.
BPS Ingatkan Soal Tabel Desil di Media Sosial
Penjelasan tersebut sekaligus meluruskan informasi yang beredar di media sosial mengenai pengelompokan desil. BPS menilai tabel yang menghubungkan nominal penghasilan tertentu dengan desil tertentu tidak tepat jika digunakan sebagai patokan resmi.
Pasalnya, penentuan peringkat keluarga dalam DTSEN menggunakan puluhan variabel dengan bobot yang berbeda.
Dengan mekanisme tersebut, penghasilan memang menjadi salah satu bagian dari gambaran kondisi sosial ekonomi, tetapi bukan satu-satunya faktor yang menentukan seseorang berada di desil tertentu.
Karena itu, seseorang yang merasa kondisi ekonominya sederhana belum tentu secara otomatis berada di desil rendah. Sebaliknya, seseorang yang memiliki penghasilan tertentu juga tidak serta-merta dapat menentukan sendiri posisi desilnya hanya berdasarkan nominal pendapatan.
Penentuan desil pada akhirnya merupakan hasil pemeringkatan kondisi sosial ekonomi keluarga berdasarkan sejumlah indikator yang digunakan dalam DTSEN, bukan sekadar perhitungan gaji atau jumlah aset yang dimiliki. (fix)
Tinggalkan Balasan