NUSATIME.ID – Pendataan melalui program Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, menunjukkan perkembangan.
Namun, capaian yang baru menyentuh 31,14 persen mengindikasikan masih besarnya pekerjaan pemerintah daerah untuk memastikan seluruh masyarakat masuk dalam sistem pendataan tersebut.
Realisasi itu meningkat 18,14 poin persentase dibandingkan pertengahan bulan sebelumnya yang masih berada di angka 13 persen.
Meski mengalami kenaikan cukup signifikan, capaian tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa sebagian besar masyarakat Padang Pariaman masih belum terjangkau proses registrasi Perlinsos Digital.
Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmat Hidayat, mengatakan peningkatan capaian tersebut tidak terlepas dari kerja sama berbagai pihak dalam mempercepat pelaksanaan program pemerintah pusat tersebut.
“Berkat kerja sama dan dukungan seluruh pihak, capaian Digitalisasi Perlinsos kita meningkat,” kata Rahmat Hidayat di Parik Malintang, Minggu.
Menurutnya, perkembangan tersebut menempatkan Padang Pariaman pada peringkat keempat dalam realisasi Perlinsos Digital di tingkat Sumatera Barat. Sementara untuk kategori kabupaten, daerah itu berada di posisi kedua.
Rahmat menjelaskan, peningkatan capaian didukung kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD), terutama dalam pelaksanaan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta pelayanan Perlinsos Digital oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DinsosP3A).
Dukungan juga datang dari pemerintah kecamatan, pemerintah nagari, serta agen Perlinsos Digital, termasuk pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang turut membantu masyarakat menyelesaikan proses administrasi dan registrasi.
Pemerintah daerah bahkan memperluas jangkauan pelayanan dengan membuka layanan aktivasi IKD dan registrasi Perlinsos Digital pada kegiatan yang melibatkan banyak masyarakat. Salah satunya melalui kegiatan Car Free Day di Kecamatan Batang Anai.
Rahmat mengapresiasi keterlibatan seluruh OPD, pemerintah nagari, dan pihak terkait yang telah menghadirkan pelayanan secara langsung. Melalui pendekatan tersebut, masyarakat bisa mendapatkan pendampingan untuk mengaktifkan IKD sekaligus melakukan registrasi Perlinsos Digital menggunakan telepon pintar masing-masing.
Meski demikian, capaian 31,14 persen masih perlu menjadi perhatian serius. Apalagi, pemerintah daerah memiliki target pendataan yang cukup besar dalam waktu yang relatif terbatas.
Rahmat mengimbau masyarakat agar segera mengaktifkan IKD dan melakukan registrasi Perlinsos Digital. Langkah tersebut dinilai penting untuk mendukung proses pendataan calon penerima bantuan sosial pada 2027.
Program Perlinsos Digital di Padang Pariaman diketahui mulai berjalan efektif pada pertengahan Oktober 2026.
Sebelumnya, Pelaksana Harian Kepala DinsosP3A Padang Pariaman, Nurhayati Mila, menyampaikan bahwa pemerintah daerah menargetkan seluruh warga yang tercatat dalam 145.984 kepala keluarga (KK) dapat terdaftar di Portal Perlinsos sebelum akhir 2026.
Menurut Nurhayati, pendataan tersebut bertujuan memperkuat keberlanjutan penyaluran bantuan sosial pada 2027 melalui basis data yang lebih lengkap. Selain itu, sistem ini diharapkan membuka kesempatan bagi masyarakat yang sebenarnya memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan, tetapi selama ini belum pernah mendapatkannya.
Dengan target 145.984 KK dan realisasi yang masih berada di angka 31,14 persen, percepatan pendataan menjadi pekerjaan penting bagi Pemkab Padang Pariaman. Bukan sekadar mengejar peringkat di tingkat provinsi, pemerintah juga perlu memastikan proses registrasi benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Sebab, keberhasilan digitalisasi perlindungan sosial semestinya tidak hanya diukur dari persentase pendaftaran, tetapi juga dari sejauh mana sistem tersebut mampu menghadirkan data yang akurat dan memastikan warga yang berhak tidak terlewat dari program bantuan sosial.
Tinggalkan Balasan