LIMAPULUH KOTA, NUSATIME.ID — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mempercepat agenda hilirisasi komoditas gambir guna menghentikan ketergantungan ekspor bahan mentah. Langkah ini ditempuh untuk mendongkrak nilai tambah ekonomi di tingkat petani sekaligus memenuhi standar kebutuhan bahan baku industri hilir nasional.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyatakan, potensi besar daerah sebagai salah satu produsen utama gambir nasional harus diiringi dengan ketersediaan fasilitas pengolahan lanjutan (refinery). Selama ini, sebagian besar gambir daerah masih diperdagangkan dalam bentuk mentah (crude) dengan nilai ekonomi yang relatif rendah bagi petani.
“Kita ingin hilirisasi ini berjalan sehingga kebutuhan industri dalam negeri terpenuhi. Kita juga perlu mengetahui standar yang diminta perusahaan pengguna agar produk yang dihasilkan petani sesuai dengan spesifikasi pasar,” ujar Mahyeldi di Limapuluh Kota, Selasa (10/11/2026).
Melalui pengolahan lanjutan, gambir memiliki prospek strategis untuk diolah menjadi produk turunan bernilai tinggi seperti katekin dan tanin, yang banyak diserap oleh berbagai sektor industri modern. Namun, optimalisasi hilirisasi ini mensyaratkan konsistensi mutu dari hulu.
Pemerintah daerah menekankan pentingnya edukasi bagi petani untuk memperbaiki standar pengolahan pascapanen serta menghindari praktik pencampuran bahan yang dapat merusak citra mutu di pasar internasional. Dengan kualitas yang terjaga, stabilitas harga di tingkat produsen diharapkan dapat lebih terjamin.

Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sentra perkebunan gambir terbesar di Sumbar terkonsentrasi di Kabupaten Limapuluh Kota dengan luas areal mencapai 17.000 hektare, disusul Kabupaten Pesisir Selatan seluas 11.000 hektare.
Selain aspek produksi, tantangan utama sektor gambir di Sumatera Barat terletak pada carut-marut tata niaga dan pencatatan perdagangan luar negeri. Pemprov Sumbar saat ini tengah menggodok kebijakan ekspor satu pintu melalui koordinasi lintas instansi.
Kebijakan tersebut bertujuan menciptakan transparansi harga, mengontrol standar mutu pengiriman, serta memastikan pencatatan klasifikasi ekspor komoditas olahan—seperti katekin dan tanin—terdokumentasi secara akurat guna mendongkrak devisa daerah.
“Inilah yang tengah kita upayakan melalui Dinas Perindag,” imbuhnya.
Dalam upaya memperkuat kapasitas produksi di tingkat petani, upaya hilirisasi turut didukung oleh sinergi lintas sektor. Pada kesempatan yang sama, diserahkan bantuan 15 unit rumah kempa gambir senilai total Rp757 juta dari PTPN IV Regional kepada kelompok tani setempat guna menekan susut mutu dan mempercepat efisiensi pengolahan awal.
Pemprov Sumbar berharap integrasi antara perbaikan alat produksi, pembinaan petani, penataan regulasi tata niaga, hingga pembangunan industri pengolahan lanjutan dapat berjalan berkelanjutan, sehingga kesejahteraan petani gambir dapat terkerek secara signifikan. (**)



Tinggalkan Balasan