Oleh: Faisal Budiman, S.H.
(Wartawan Utama / Pemegang Number One Press Card)
Sebagai pencinta sepak bola, khususnya pendukung setia Semen Padang FC, apresiasi yang tinggi tentu layak diberikan kepada paguyuban masyarakat Minang di rantau, yakni Ikatan Keluarga Minang (IKM). Kehadiran mereka yang kerap menyediakan tiket gratis bagi perantau Minang untuk mendukung langsung Kabau Sirah kala melakoni laga kandang adalah manifestasi nyata ikatan batin urang rantau terhadap kebanggaan tanah leluhur.
Namun, di balik gegap gempita dukungan tersebut, ruang dialektika yang objektif dan konstruktif tetap diperlukan. Sudut pandang tata kelola organisasi dan profesionalisme klub menuntut adanya nalar kritis. Pertanyaan mendasar yang mulai menggelitik kesadaran publik sepak bola adalah, sejauh mana transparansi di balik penyediaan tiket gratis dalam jumlah masif tersebut? Apakah murni dibeli dari kas paguyuban, ataukah sekadar skema pelabelan yang melibatkan irisan kepengurusan ganda antara paguyuban dan manajemen klub?
Secara sosiologis dan organisatoris, paguyuban perantau lazimnya menghimpun sumber pendanaan dari iuran anggota, sumbangan sukarela, serta donasi tokoh masyarakat. Dari kacamata akal sehat, alokasi dana paguyuban idealnya diprioritaskan untuk kegiatan sosial, pemberdayaan ekonomi perantau, atau penanggulangan duka warga di perantauan.
Ketika dana dalam skala signifikan secara konsisten dialokasikan untuk memborong tiket pertandingan sepak bola, rasionalitas finansial organisasi tentu mengundang tanda tanya. Terkecuali jika hal tersebut dilakukan pada momentum krusial atau partai final tertentu, di mana rasio kewajaran masih dapat ditoleransi. Namun, tatkala hal ini menjelma menjadi rutinitas berskala masif, anggota paguyuban dan publik tentu berhak atas akuntabilitas penggunaan dana yang transparan.

Tentu saja, legitimasi jawaban atas pertanyaan ini sepenuhnya berada di tangan pengurus inti IKM dan jajaran manajemen Semen Padang FC. Terlebih, fakta sosiologis di lapangan menunjukkan adanya irisan ganda (dual position), di mana sejumlah pengurus inti paguyuban juga memegang tampuk pimpinan strategis di dalam struktur manajemen klub. Benturan kepentingan (conflict of interest) yang kasat mata ini menuntut standar transparansi yang jauh lebih ketat demi meredam praduga negatif di tengah masyarakat.
Persoalan ini menjadi semakin krusial apabila ditarik ke dalam ranah regulasi kompetisi sepak bola profesional. Dalam tata kelola liga yang diatur oleh operator kompetisi (baik PT Liga Indonesia Baru maupun PSSI), aspek transparansi tiket, pelaporan jumlah penonton (attendance reporting), dan kesehatan finansial klub (Financial Fair Play atau regulasi lisensi klub) diawasi secara ketat.
Mengapa klub profesional tidak boleh sembarangan menggratiskan tiket dengan mengatasnamakan pihak ketiga?
Pendapatan dari penjualan tiket (ticketing revenue) merupakan salah satu pilar finansial utama penopang klub profesional. Jika tiket dibagikan secara cuma-cuma tanpa pencatatan komersial yang sah atau tanpa transaksi pembelian riil yang masuk ke kas klub, neraca keuangan klub akan mengalami distorsi.
Regulasi kompetisi umumnya melarang praktik manipulasi data penonton atau pembagian tiket gratis masif di luar batas toleransi reguler tanpa pelaporan yang akuntabel. Sanksi tegas, mulai dari denda finansial hingga sanksi administratif dari Komite Disiplin, siap menjatuhkan klub apabila terbukti ada upaya mengelabui aturan pelaporan penonton maupun audit pendapatan komersial.
Jika skenario terburuk benar terjadi, di mana paguyuban hanya dijadikan “label formal” atau bemper citra seolah-olah memborong tiket, padahal tiket tersebut bersumber dari kebijakan internal manajemen untuk mengelabui aturan audit, maka hal ini bukan lagi bentuk dukungan. Ini adalah bentuk pemanfaatan institusi sosial demi kepentingan taktis sesaat yang mencedera marwah klub.
Sebagai insan pers yang menjunjung tinggi Kode Etik Jurnalistik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (prinsip akurasi, berimbang, dan tidak beritikad buruk), tulisan ini sama sekali tidak bermaksud menuduh. Artikel ini hadir sebagai bentuk fungsi kontrol sosial (social control) untuk membuka ruang koreksi (checks and balances).
Konfirmasi dan klarifikasi secara berimbang (cover both sides) mutlak diperlukan. Manajemen Semen Padang FC dan pengurus IKM perlu tampil transparan menjelaskan mekanisme pengadaan tiket tersebut kepada publik.
Apakah tiket-tiket tersebut murni dibeli dengan dana segar dari kas IKM yang sah secara pembukuan keuangan organisasi? Ataukah ada skema kerja sama sponsorship kultural yang transparan dan tercatat secara profesional dalam laporan keuangan klub?
Sebagai urang Minang, kita tentu memegang teguh filosofi “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah” yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, transparansi, dan kepatutan (al-amru bil ma’ruf). Kita berharap paguyuban benar-benar murni membelinya sesuai koridor aturan yang berlaku, sehingga sinergi antara perantau dan klub kebanggaan tetap berada di jalur yang bersih, bermartabat, dan menjunjung tinggi sportivitas.
Mari kita dukung Kabau Sirah agar terus berjaya di kancah sepak bola nasional, dengan catatan penting: prestasi di atas lapangan hijau harus sejalan dengan transparansi, integritas, dan kesehatan finansial di luar lapangan. Sebab, kemenangan sejati lahir dari kejujuran, baik di rumput stadion maupun di meja tata kelola organisasi. (**)



Tinggalkan Balasan