DHARMASRAYA, NUSATIME.ID — Banjir merendam 272 rumah di sejumlah wilayah Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, pada Rabu (18/11/2026). Data sementara mencatat peristiwa ini berdampak pada 299 kepala keluarga atau 930 jiwa, dengan sedikitnya 15 warga terpaksa mengungsi.

Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, menginstruksikan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk turun tangan menangani warga terdampak sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Ia menekankan pemenuhan kebutuhan dasar, layanan kesehatan, serta prioritas bagi kelompok rentan seperti balita, anak-anak, ibu hamil, dan lansia.

“Jangan sampai ada warga terdampak yang terlantar akibat bencana tersebut. Pemerintah daerah harus memastikan keselamatan masyarakat, ketersediaan makanan, pelayanan kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya terpenuhi selama masa penanganan bencana,” kata Annisa.

Ia juga meminta OPD menyiapkan tenda pengungsian dan fasilitas pendukung bila kondisi memaksa warga meninggalkan rumah.

Di tengah upaya penanganan darurat, Annisa mengingatkan warga agar mewaspadai cuaca ekstrem. BMKG Stasiun Meteorologi Minangkabau mengeluarkan peringatan cuaca yang berlaku hingga 20 November 2026, dengan potensi hujan yang dapat memicu naiknya debit sungai, banjir susulan, hingga tanah longsor.

“Masyarakat yang bermukim di kawasan rawan bencana, khususnya di sepanjang bantaran sungai, sebaiknya menghindari lokasi berisiko dan sementara waktu berpindah ke wilayah yang lebih tinggi apabila kondisi membahayakan,” ujarnya.

Menurut Annisa, persoalan banjir berulang di Dharmasraya berkaitan erat dengan keterbatasan anggaran daerah untuk pembangunan infrastruktur pengendali sungai, khususnya tebing penahan di kawasan Sungai Batang Timpeh dan Sungai Batang Siat.

Ia menyebutkan, pembangunan tebing penahan sungai telah berjalan selama dua tahun terakhir, tetapi baru terealisasi sekitar 8 kilometer. Sementara itu, kebutuhan ideal mencapai 60 kilometer dengan estimasi total anggaran Rp245,78 miliar.

“Dana yang dibutuhkan besar. Tahun depan dana yang fixed Rp50 miliar. Tapi, dana itu hanya cukup untuk membangun 5 kilometer tebing penahan sungai. Kita butuh 60 kilometer tebing penahan sungai,” kata Annisa.

Annisa memaparkan realisasi dan proyeksi anggaran dari pemerintah pusat untuk proyek tersebut meliputi Rp56 miliar pada 2025, nilai kontrak Rp4 miliar pada 2026, serta proyeksi Rp50 miliar pada 2027. Ia menilai dukungan anggaran lanjutan dari pemerintah pusat sangat diperlukan karena kemampuan fiskal daerah terbatas. (**)