NUSATIME.ID – Program bajak sawah gratis bagi petani di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, menunjukkan perkembangan positif.
Hingga November 2026, realisasi program yang didukung anggaran Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan tersebut telah mencapai 87 persen dari target pengolahan lahan seluas 2.500 hektare.
Capaian ini menjadi angin segar bagi petani karena program tersebut membantu mengurangi biaya produksi, terutama untuk pengolahan lahan sebelum memasuki musim tanam.
Pemerintah daerah kini tengah menuntaskan tahapan administrasi melalui jajaran administrator di tingkat kecamatan. Penyelesaian sisa target program ditargetkan dapat dilakukan pada pekan ini.
Bagi petani, pembebasan biaya pembajakan menjadi bantuan yang cukup berarti. Pasalnya, pengolahan sawah selama ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan menjadi salah satu komponen pengeluaran setiap musim tanam.
Sekretaris Kelompok Tani Sawah Bodi Saiyo, Jorong Gurun, Nagari Gurun, Kecamatan Sungai Tarab, Sinta Fitra Yunus, mengungkapkan bahwa biaya pembajakan sawah secara mandiri dapat mencapai Rp1,5 juta per hektare.
“Sementara itu, jika dihitung secara keseluruhan, biaya produksi untuk satu hektare lahan, termasuk pembelian pupuk dan kebutuhan operasional lainnya, berkisar Rp4 juta hingga Rp6 juta setiap musim tanam. Bagi kelompok tani, program ini bukan sekadar bantuan teknis, tetapi juga memberikan ruang bagi petani untuk menghemat pengeluaran dan mengalokasikan biaya produksi untuk kebutuhan lainnya,” jelas Sinta.
Kelompok Tani Sawah Bodi Saiyo sendiri memiliki 22 anggota dengan total luas kepemilikan lahan mencapai 48 hektare.
Sebelum program bajak gratis dilaksanakan, para anggota kelompok harus menyediakan biaya pembajakan secara mandiri. Bahkan, sebagian petani terpaksa menunda pembayaran upah pembajakan hingga masa panen tiba.
Kehadiran program tersebut membuat beban pengeluaran petani menjadi lebih ringan. Sejumlah lahan prioritas milik kelompok tani dengan luas hampir 12 hektare bahkan telah ditanami dan menunjukkan pertumbuhan padi yang baik.
“Dengan adanya bantuan tersebut, beban biaya pengolahan lahan menjadi lebih ringan. Terlebih, sejumlah lahan prioritas milik kelompok tani setempat dengan luasan hampir 12 hektare kini telah ditanami dan memperlihatkan pertumbuhan padi yang baik,” papar Sinta.
Dengan realisasi yang telah mencapai 87 persen, program bajak gratis di Tanah Datar diharapkan segera memenuhi target pengolahan 2.500 hektare sawah milik masyarakat.
Selain membantu menekan biaya produksi, program ini juga diharapkan menjaga keberlanjutan aktivitas pertanian sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Realisasi Anggaran Pemulihan Pascabencana Sumbar Masih 32,9 Persen
Di balik capaian program bajak gratis di Tanah Datar, realisasi penggunaan anggaran TKD Tambahan untuk pemulihan pascabencana di Sumatera Barat secara keseluruhan masih relatif rendah.
Berdasarkan data monitoring Kementerian Dalam Negeri hingga 30 Oktober 2026, realisasi anggaran tersebut baru mencapai Rp860 miliar atau 32,9 persen dari total alokasi sebesar Rp2,62 triliun.
Kondisi tersebut menunjukkan masih terdapat anggaran dalam jumlah besar yang perlu direalisasikan untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur terdampak bencana di Sumatera Barat.
TKD Tambahan merupakan dana ekstra dari pemerintah pusat yang disalurkan kepada pemerintah daerah melalui APBD di luar alokasi reguler.
Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pemulihan pascabencana, khususnya pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang mengalami kerusakan, seperti jalan, jembatan, tanggul, hingga jaringan irigasi.
Sementara itu, Kabupaten Tanah Datar mencatatkan realisasi lebih tinggi dibandingkan capaian tingkat provinsi.
Dari total alokasi TKD Tambahan sebesar Rp126,9 miliar, realisasi penggunaannya hingga 30 Oktober 2026 telah mencapai Rp55,3 miliar atau sekitar 43,6 persen.
Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera sekaligus Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, mengakui bahwa pemulihan permanen di sejumlah wilayah terdampak masih membutuhkan waktu.
Tito juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang belum sepenuhnya merasakan pemulihan infrastruktur secara permanen.
“Saya selaku Kasatgas meminta maaf kepada saudara-saudara yang terdampak yang mungkin belum tersentuh tempatnya, ada sungai mungkin atau jalan yang belum sepenuhnya bisa permanen, karena memang banyaknya yang terdampak dan sekali lagi perlu waktu untuk itu,” kata Tito dalam konferensi pers seusai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana, Jakarta, Senin (9/11/2026), sebagaimana dikutip Kompas.com.
Pemerintah menargetkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat diselesaikan pada 2028.
Dalam Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Sumatera, pemulihan infrastruktur irigasi menjadi salah satu prioritas untuk menjaga keberlanjutan produksi pertanian dan memulihkan perekonomian masyarakat perdesaan.
Upaya tersebut mencakup rehabilitasi bendung serta jaringan irigasi primer dan sekunder yang terdampak bencana. Pemerintah juga akan menyesuaikan sistem irigasi dengan perubahan kondisi fisik lahan, alur sungai, dan ketersediaan sumber air setelah bencana.
Meski berbagai program pemulihan telah berjalan, besarnya kebutuhan penanganan membuat rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan secara bertahap di wilayah terdampak Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Tinggalkan Balasan