Jakarta – Komisi X DPR RI memastikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2027 masih akan menggunakan sebagian alokasi dari anggaran sektor pendidikan dan kesehatan. Kepastian tersebut disampaikan setelah menerima penjelasan dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian, mengatakan informasi tersebut sebelumnya telah disampaikan Wakil Kepala BGN, Agustina Arum Sari.
“Jadi prinsipnya memang hari ini masih diambil dari anggaran pendidikan dan kesehatan, menurut penjelasan dari Waka BGN,” ujar Lalu di Kompleks Parlemen, Kamis (18/6/2026).
Meski demikian, Lalu menilai Program Makan Bergizi Gratis tetap layak dilanjutkan. Namun, ia menekankan perlunya evaluasi terhadap tata kelola pelaksanaan program agar manfaatnya semakin optimal.
Menurutnya, pemerintah juga perlu mulai memprioritaskan pelaksanaan MBG di daerah-daerah tertinggal yang memiliki tingkat kerentanan gizi lebih tinggi.
Di sisi lain, Lalu mengingatkan agar penggunaan anggaran pendidikan untuk mendukung program MBG tidak mengurangi kualitas layanan pendidikan maupun pemenuhan kebutuhan dasar di sektor pendidikan.
“Walaupun misalnya postur anggarannya ada di anggaran pendidikan, kami berharap kebutuhan-kebutuhan dasar pendidikan lainnya tidak terganggu oleh anggaran tersebut,” katanya.
Lalu menyambut positif rencana BGN untuk melakukan efisiensi anggaran dalam pelaksanaan program MBG. Meski begitu, ia mengaku belum mengetahui secara pasti besaran anggaran yang akan dialokasikan pada 2027.
Komisi X DPR, lanjutnya, akan terus mengawasi proses pembahasan anggaran karena sebagian dana program berasal dari alokasi pendidikan.
“Kami di Komisi X akan mengawal, karena diambil dari anggaran pendidikan ya tentu menjadi kewajiban kami untuk mengawasi setiap program yang dilaksanakan oleh BGN,” ujarnya.
Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arum Sari, juga mengonfirmasi bahwa sumber pendanaan Program MBG masih berasal dari anggaran pendidikan dan kesehatan.
Pemerintah telah menetapkan pagu indikatif sebesar Rp270,2 triliun untuk program tersebut. Namun, angka tersebut masih akan dievaluasi. Menurut Agustina, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan nilai anggaran yang kemungkinan digunakan berada di kisaran Rp268 triliun.
“Sekarang pendidikan dan kesehatan. Masih itu, pendidikan. Masih. Ke depan juga masih ya,” ujar Agustina usai rapat bersama Komisi IX DPR, Senin (15/6/2026).
Tinggalkan Balasan