Jakarta – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan Program Sekolah Rakyat lahir dari kenyataan bahwa Indonesia masih memiliki jutaan anak usia sekolah yang belum memperoleh akses pendidikan. Menurutnya, kondisi tersebut harus diakui secara terbuka agar dapat ditangani bersama.
Pernyataan itu disampaikan Gus Ipul saat menerima audiensi Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri, Bupati Solok Selatan Khairunas, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, dan Wakil Bupati Puncak Naftali Akawal di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Senin (29/6/2026).
“Satu hal yang penting dari Sekolah Rakyat ini dimulai dari kejujuran, dimana kita harus jujur bapak ibu sekalian, banyak anak-anak usia sekolah yang tidak sekolah,” ujar Gus Ipul didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.
Menurutnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat lebih dari empat juta Anak Tidak Sekolah (ATS) di seluruh Indonesia. Kelompok tersebut mencakup anak yang belum pernah bersekolah, putus sekolah, hingga mereka yang berisiko putus sekolah.
“Namanya ATS atau Anak Tidak Sekolah, empat juta lebih di datanya BPS seluruh Indonesia, mereka belum sekolah, tidak sekolah, putus sekolah, dan berpotensi putus sekolah,” katanya.
Gus Ipul menjelaskan, banyak anak yang masuk kategori ATS berada di sekitar masyarakat, namun keberadaannya kerap luput dari perhatian sehingga belum tersentuh program pembangunan.
Ia mencontohkan seorang anak berusia 15 tahun di Jakarta yang tinggal sekitar 15 kilometer dari Istana Negara, tetapi belum pernah mengenyam pendidikan formal.
Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto menyebut kelompok tersebut sebagai the invisible people, yakni masyarakat yang menghadapi kesulitan hidup namun belum terlihat dalam sistem pelayanan negara. Melalui Program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya memberikan perhatian khusus kepada mereka.
Karena itu, Gus Ipul mengajak seluruh kepala daerah untuk mendukung percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah masing-masing sesuai target pemerintah, yakni minimal satu sekolah di setiap kabupaten dan kota.
“Ini Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati, satu hal yang penting untuk bisa kita tindak lanjuti bersama-sama. Saya percaya bahwa para Gubernur, Bupati, Wali Kota ini sangat memahami kondisi objektif masyarakatnya,” ujarnya.
Selain pengembangan Sekolah Rakyat, Mensos juga menekankan pentingnya pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar penyaluran bantuan sosial semakin tepat sasaran.
Menurutnya, data DTSEN dikelola oleh BPS, sedangkan Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah bertugas melakukan pemutakhiran melalui berbagai jalur, termasuk aplikasi SIKS-NG, aplikasi Cek Bansos, ground check oleh pendamping sosial, hingga layanan pengaduan masyarakat.
“Saya ingin mengajak pada kesempatan ini, bahwa data itu kita mutakhirkan dan bergantung kepada kita. Kalau data kita yang dari bawah itu baik, maka ke atasnya juga akan baik. Kalau datanya dari bawah itu sedikit berantakan, maka ke atasnya juga nanti akan ada bias-bias yang luar biasa,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri menyatakan dukungannya terhadap Program Sekolah Rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai program tersebut akan membantu memperluas akses pendidikan bagi anak-anak di Papua.
Saat ini, pembangunan gedung Sekolah Rakyat permanen tengah dipersiapkan di tiga lokasi di Provinsi Papua, yakni Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Sarmi.
“Dengan program Pak Presiden melalui Sekolah Rakyat itu membantu pemerintah Provinsi Papua untuk mendorong semua anak-anak Papua bisa dapat layanan pendidikan dengan baik. Tentunya program ini kami akan kawal biar segera dibangun di tahun 2026-2027, dan mungkin seterusnya nanti ada beberapa titik lagi,” kata Mathius.
Tinggalkan Balasan