- Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, mendesak Pemerintah Kota Padang untuk segera mengeksekusi master plan pengendalian banjir secara nyata dan tidak membiarkannya hanya menjadi dokumen di atas kertas.
- Penanganan banjir di Kota Padang dinilai memerlukan solusi jangka panjang melalui percepatan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang sadar bencana, bukan sebatas tindakan tanggap darurat.
- Pemko Padang didorong mengoptimalkan alokasi anggaran daerah serta aktif menggalang dukungan dana dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Pusat.
PADANG — Persoalan banjir yang tak kunjung usai di Kota Padang memicu desakan keras dari legislatif. Ketua DPRD Kota Padang, Muharlion, meminta Pemerintah Kota (Pemko) Padang tidak lagi menunda-nunda eksekusi master plan pengendalian banjir dan segera mempercepat pembangunan infrastruktur penanggulangan bencana di lapangan.
Pernyataan menohok ini disampaikan Muharlion usai Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Padang dalam rangka Hari Jadi Kota (HJK) Padang ke-357 di Gedung DPRD Kota Padang, Jumat (7/8/2026).
Muharlion menegaskan bahwa pemerintah daerah sebenarnya sudah mengantongi dokumen master plan pengendalian banjir sebagai panduan penataan kota. Namun, dokumen tersebut tidak akan berdampak apa pun bagi warga jika hanya mengendap di atas kertas tanpa pengaplikasian nyata.
“Persoalan banjir hari ini menjadi persoalan yang sangat mendasar. Master plan kita sudah ada, tinggal bagaimana mengaplikasikan dan menjalankannya supaya hasilnya bisa dirasakan masyarakat,” tegas Muharlion.
Ia mengingatkan Pemko Padang untuk mengoptimalkan alokasi dana Transfer ke Daerah (TKD) yang tersedia guna menuntaskan proyek infrastruktur prioritas. DPRD Kota Padang juga menyatakan kesiapannya untuk melakukan penyesuaian anggaran jika hasil evaluasi di lapangan masih menunjukkan kekurangan.
Meski mengapresiasi respons cepat Pemprov Sumbar dan pihak terkait dalam menyalurkan bantuan saat banjir melanda Padang beberapa waktu lalu, Muharlion menyebut penanganan bencana tidak boleh selesai di tahap bagi-bagi bantuan atau tanggap darurat semata.
Kota Padang membutuhkan solusi jangka panjang yang menyasar akar masalah. Percepatan pembangunan serta pemeliharaan drainase kota, normalisasi sungai, perlindungan daerah resapan air, dan pengetatan izin agar lahan tidak dialihfungsikan secara sembarangan.
Penataan ruang kota yang sadar bencana, penyediaan jalur dan tempat evakuasi yang layak, penguatan sistem peringatan dini (early warning system), serta edukasi dan simulasi bencana secara rutin untuk warga.
Menghadapi proyek penanganan banjir skala besar yang membutuhkan dana jumbo, Muharlion mendorong Pemko Padang untuk aktif menjemput bola ke Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maupun Pemerintah Pusat.
Namun, ia menggarisbawahi agar Pemkot Padang tetap mandiri dan menyelesaikan pekerjaan rumah yang menjadi kewenangannya sendiri.
“Kita tentu meminta dukungan provinsi dan pusat. Tetapi Kota Padang juga harus mampu menyelesaikan persoalan yang menjadi kewenangan kita sendiri. Jangan sampai semuanya hanya menunggu bantuan dari pihak lain,” pungkasnya. (**)
Tinggalkan Balasan