PADANG, NUSATIME — Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, akhirnya angkat bicara menanggapi dugaan perilaku tidak pantas yang melibatkan oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Sumbar. Langkah tegas ini diambil usai rekaman CCTV insiden tersebut beredar luas, memicu kecaman warganet hingga sentilan keras dari pimpinan DPRD Sumbar.
Guna mencegah kejadian serupa terulang, Pemprov Sumbar kini tengah merancang regulasi ketat terkait tata cara interaksi antar-ASN beda jenis di area perkantoran. Ke depan, pejabat maupun staf dilarang keras menggelar pertemuan empat mata di dalam ruangan tertutup.
“Kalau tidak ada CCTV, mungkin tidak ketahuan. Karena itu, kalau ada urusan dengan lawan jenis di dalam ruangan, tidak boleh hanya berdua. Harus ada pihak ketiga yang mendampingi,” tegas Mahyeldi saat memberikan keterangan, di Padang, Sabtu (29/8/26).
Mahyeldi menjelaskan, Pemprov Sumbar sebenarnya rutin memberikan pembekalan dan pembinaan etika kepada seluruh pegawai. Langkah tersebut bertujuan agar profesionalisme kerja tetap sejalan dengan nilai moral, akhlak, serta falsafah adat Minangkabau, Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
“Kami berharap ini menjadi yang terakhir dan tidak ada lagi kasus serupa yang mencoreng nama baik institusi,” tambahnya.
Wacana pembatasan interaksi ini langsung menyedot perhatian publik. Aturan anyar tersebut menegaskan komitmen Pemprov Sumbar, urusan kedinasan tetap berjalan profesional, namun ruang gerak untuk potensi pelanggaran etika di area privat kantor resmi ditutup rapat. (**)
Tinggalkan Balasan