- Pemerintah Kota Padang mengajukan usulan anggaran sebesar Rp955,7 miliar kepada Pemerintah Pusat untuk merombak total sistem penanganan banjir dan mitigasi bencana secara terintegrasi.
- Langkah krusial ini diambil guna menghentikan penanganan 'tambal sulam' menyusul bencana banjir besar yang kembali menerjang Kota Padang pada 3 Agustus 2026.
- Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) meninjau langsung lokasi terdampak dan berkomitmen mengawal usulan anggaran tersebut ke tingkat pusat.
PADANG— Tak ingin terus-menerus menjadi langganan banjir, Pemerintah Kota Padang mengambil langkah berani. Pemko Padang resmi menyodorkan usulan anggaran jumbo senilai Rp955,7 miliar ke Pemerintah Pusat demi merombak total sistem penanganan banjir di ibu kota Sumatera Barat tersebut.
Langkah krusial ini diambil usai banjir besar kembali menerjang Kota Padang pada 3 Agustus 2026—kejadian kedua hanya dalam kurun waktu kurat dari satu tahun setelah bencana serupa melanda pada November 2025 lalu.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, menegaskan bahwa penanganan banjir kali ini tidak bisa lagi menggunakan cara-cara lama yang sekadar ‘tambal sulam’.
“Kita menginginkan penanganan banjir tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi terintegrasi dengan sistem pengelolaan dan mitigasi bencana jangka panjang,” ujar Fadly Amran usai menggelar audiensi dengan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Alam Wilayah Sumatera di Kediaman Resmi Wali Kota, Selasa (11/8/2026).
Dalam dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) yang diperbarui, dana nyaris Rp1 triliun tersebut akan dialokasikan untuk membiayai sederet proyek infrastruktur dan mitigasi modern, di antaranya, pembangunan waduk retensi Air Pacah, pengendali banjir Batang Guo, serta pengendalian sedimen Batang Guo. Perbaikan drainase kawasan Bypass depan Kantor Wali Kota, perbaikan saluran crossing depan Aciak Mart, dan normalisasi Batang Maransi. Pembuatan geoportal bencana serta pemasangan sensor banjir (early warning system) di sepanjang Batang Kuranji.
Menanggapi usulan tersebut, Tim Monev Satgas PRR yang dipimpin Brigjen Pol Yopie Indra Prasetya Sepang langsung bergerak meninjau lokasi terdampak parah. Tim menyisir kawasan Lapau Munggu dan Guo di Kecamatan Kuranji, serta By Pass Air Pacah di Kecamatan Koto Tangah.
Yopie mengakui bahwa fenomena banjir berulang di Padang memerlukan perhatian khusus dan skema penanganan yang jauh lebih komprehensif.
“Kami sudah meninjau beberapa lokasi dan melihat banjir yang terjadi merupakan kejadian berulang. Untuk itu perlu pembahasan lebih mendalam terkait pola penanganannya,” ungkap Yopie.
Jenderal bintang satu tersebut juga berjanji akan mengawal langsung usulan anggaran dan rencana induk dari Pemko Padang agar segera mendapat lampu hijau di tingkat pusat.
“Apa yang disampaikan Pak Wali Kota terkait permohonan nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Mendagri selaku Kasatgas untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi,” pungkasnya. (sal)
Tinggalkan Balasan