- Tim Satgas PRR Pascabencana Sumatera menemukan sedimentasi pada sejumlah sungai di Kota Padang yang memicu penurunan kapasitas aliran air dan meningkatkan risiko banjir.
- Penanganan mendesak seperti normalisasi sungai, pembangunan waduk retensi, dan perbaikan drainase sangat dibutuhkan, terutama di Sungai Batang Maransi yang selama ini terkendala pembebasan lahan.
- Hasil tinjauan lapangan dan koordinasi bersama Pemko Padang akan disampaikan ke pemerintah pusat guna mempercepat pemulihan pascabencana sesuai komitmen Presiden Prabowo Subianto.
PADANG – Tim Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera menemukan sejumlah aliran sungai di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar), mengalami sedimentasi. Kondisi tersebut dinilai dapat mengurangi kapasitas aliran air dan meningkatkan potensi banjir saat hujan dengan intensitas tinggi.
Temuan itu diperoleh setelah Tim Satgas PRR melakukan peninjauan lapangan di sejumlah lokasi di Kota Padang pada Selasa (11/8/2026).
Koordinator Satgas PRR Wilayah Sumbar, Brigjen Pol Yopie Indra Sepang, mengatakan sedimentasi ditemukan di beberapa aliran sungai, di antaranya Sungai Guo, Sungai Batang Maransi, Sungai Batang Belimbing, dan Sungai Batang Kuranji.
“Kami mendapati sejumlah aliran sungai di Padang mengalami sedimentasi, sehingga perlu dicarikan solusinya untuk mengatasi bencana,” katanya di Padang, Rabu (12/8/2026).
Untuk Sungai Guo, lokasi yang ditinjau berada pada koordinat -0.879332, 100.424398.
Menurut Yopie, sedimentasi membuat kapasitas saluran air menjadi berkurang. Karena itu, diperlukan langkah penanganan lebih lanjut, termasuk normalisasi sungai guna mengantisipasi terjadinya banjir.
Dari sejumlah lokasi yang ditinjau, kondisi Sungai Batang Maransi menjadi salah satu perhatian khusus Satgas PRR. Sungai tersebut diketahui menjadi salah satu titik yang berulang kali mengalami banjir ketika hujan turun dengan intensitas tinggi dan berlangsung cukup lama.
“Kemaren kami telah melakukan peninjauan dan penelitian langsung ke lokasi, didapati kondisinya memang perlu penanganan untuk mencegah banjir,” katanya.
Yopie mengatakan kondisi Sungai Batang Maransi telah didata oleh tim dan akan dibawa untuk dibahas di tingkat pemerintah pusat.
Ia menjelaskan, sedimentasi di sungai tersebut menyebabkan kapasitas aliran air berkurang sehingga normalisasi menjadi salah satu kebutuhan yang harus segera ditangani.
Selain normalisasi Sungai Batang Maransi, sejumlah kebutuhan penanganan juga telah diidentifikasi, mulai dari pembangunan waduk retensi, perbaikan saluran drainase hingga perbaikan saluran air.
Pemerintah daerah, kata Yopie, sebelumnya telah merencanakan penanganan melalui dana Transfer ke Daerah (TKD) Provinsi 2026 yang bersumber dari APBN. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, terutama proses pembebasan lahan di beberapa lokasi.
“Kami sebagai wakil dari pemerintah pusat akan mendorong penanganan sungai ini agar bencana banjir bisa diatasi demi melindungi masyarakat,” katanya.
Temuan Dibawa ke Pemerintah Pusat
Yopie mengatakan peninjauan yang dilakukan Satgas PRR Pascabencana Sumatera merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk melihat langsung kondisi wilayah terdampak sekaligus mengidentifikasi kebutuhan penanganan di lapangan.
Tim Satgas juga telah menggelar rapat koordinasi dengan unsur pemerintah daerah, termasuk Wali Kota Padang dan sejumlah lembaga terkait, untuk mendalami persoalan yang ditemukan selama peninjauan.
Menurutnya, seluruh hasil pemantauan dan laporan dari lapangan akan disampaikan kepada pemerintah pusat untuk dicarikan solusi dan penanganan sesuai kebutuhan riil di daerah.
Ia menegaskan kehadiran Satgas PRR di Sumbar merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap wilayah yang terdampak bencana sekaligus upaya mempercepat proses pemulihan.
Satgas PRR Pascabencana Sumatera merupakan gabungan personel dari Polri, TNI, serta berbagai kementerian dan lembaga terkait.
Tim yang turun ke Sumbar dipimpin Brigjen Pol Yopie Indra Sepang selaku Koordinator Wilayah Sumbar. Ia didampingi Kolonel Inf Feksy Dimuri Angi dan Kombes Pol Dennie Andreas Dharmawan.
Sementara anggota tim lainnya yakni Bripda Adriel Angkin Arisakti, Nurillah Utami dari BNPB, serta Amalia Siti Rohmah dari Kementerian PU.
Setiap temuan di lapangan akan menjadi bahan evaluasi pemerintah pusat untuk menentukan langkah penanganan selanjutnya, sebagaimana komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mempercepat pemulihan pascabencana. (fix)
Tinggalkan Balasan