PADANG, NUSATIME— Hadir dalam agenda Apel Kehormatan dan Renungan Suci di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kuranji pada Senin dini hari (17/8/2026), Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Mastilizal Aye, SH., menyampaikan pesan mendalam terkait makna kemerdekaan. Ia menegaskan bahwa peringatan kemerdekaan seyogianya tidak berhenti pada seremoni tahunan belaka.
Kegiatan khidmat yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Padang, Fadly Amran, tersebut turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, di antaranya Kapolresta Padang Kombes Pol Apri Wibowo, Dandim 0312/Padang Kolonel Inf Ferry Adianto, Sekretaris Daerah Kota Padang Raju Minropa, perwakilan Kejaksaan Negeri Padang, serta para Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang.
Saat diwawancarai media pada Selasa (18/8/2026), politisi Partai Gerindra ini mengungkapkan bahwa momen di TMP Kuranji tersebut memiliki nilai personal tersendiri bagi dirinya.
“Bagi saya, ini sekaligus ziarah karena ayah saya juga dimakamkan di TMP Kuranji. Namun lebih dari itu, saya ingin mendorong seluruh pihak, terutama Pemko Padang, untuk memberikan perhatian nyata kepada anak-anak pahlawan dan pejuang kemerdekaan yang saat ini sedang mengalami kesusahan,” ujar Mastilizal Aye.
Ia menekankan bahwa tanggung jawab sosial ini bukan hanya bertumpu pada pemerintah daerah, tetapi juga memerlukan kepedulian dari elemen pengusaha hingga para anggota dewan.
Pria yang akrab disapa Aye ini menyoroti masih adanya ketimpangan sosial yang dialami sebagian masyarakat. Ia merasa miris melihat masih adanya anak-anak dari keluarga kurang mampu yang terpaksa putus sekolah akibat keterbatasan biaya.
“Ini adalah masalah bersama yang harus kita cari solusinya. Kemerdekaan itu harus dinikmati oleh seluruh anak bangsa. Jangan ada lagi masyarakat miskin yang tidak bisa berobat, anak putus sekolah, orang tua yang tinggal di hunian tidak layak, hingga atlet berprestasi yang terpaksa berhenti karena ketiadaan biaya,” tegas alumnus SMA Negeri 5 Padang tersebut.
Selain masalah sosial-ekonomi, Aye juga mengajak seluruh pihak untuk mengisi kemerdekaan dengan membenahkan kinerja dan integritas pelayanan publik di Kota Padang.
Beberapa poin krusial yang digarisbawahi meliputi, menindak tegas praktik pemerasan (dipalak) maupun penetapan harga yang tidak wajar (dipakuk). Menjamin keselamatan warga dari kejahatan jalanan seperti penjamretan. Menjamin kenyamanan para guru dan kepala sekolah dalam mengajar tanpa adanya tekanan maupun intimidasi dari pihak manapun.
“Jangan ada lagi kelalaian dalam pelayanan. Kita harus bekerja maksimal sesuai profesi masing-masing untuk membangun Indonesia. Sebab pada hakikatnya, kemerdekaan adalah hadirnya rasa aman, nyaman, dan ketenangan bagi masyarakat dalam beraktivitas,” pungkasnya. (sal/*)
Tinggalkan Balasan