PADANG, NUSATIME.ID-Fraksi PDIP-PPP DPRD Kota Padang menyambut baik sekaligus mendukung penuh penghapusan sejumlah item retribusi administratif murni pada pelayanan kesehatan di RSUD Dr. Rasidin Padang.
Sikap tersebut disampaikan Ketua Fraksi PDIP-PPP, Drs. Wismar Panjaitan, M.Pd., saat membacakan Pendapat Akhir Fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Senin (31/8/2026).
“Penghapusan retribusi ini mencakup biaya cetak ulang hasil rontgen hingga biaya dispensing atau pelayanan resep rawat jalan, sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023,” ujar Wismar.
Menurutnya, kebijakan ini berdampak langsung dalam meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya bagi pasien dan keluarga yang sedang menghadapi masalah kesehatan.
Meski begitu, Fraksi PDIP-PPP memberi catatan kritis. Wismar menegaskan agar penghapusan pungutan tersebut benar-benar diterapkan secara nyata di lapangan. Pihaknya menginstruksikan agar retribusi yang telah dihapus tidak dialihkan atau disamarkan ke dalam pos layanan lain dengan nomenklatur berbeda.

“Jangan sampai esensi keberpihakan kepada rakyat ini hanya sekadar manis di atas kertas,” tegasnya.
Selain retribusi, Fraksi PDIP-PPP juga mendukung perubahan skema faktor pelayanan kefarmasian dari sistem persentase menjadi nominal rupiah yang pasti, sesuai Pasal 58 ayat (3) PP Nomor 35 Tahun 2023.
Wismar menjelaskan, skema persentase yang berlaku sebelumnya berpotensi menimbulkan disparitas beban biaya yang signifikan antarpasien, tergantung pada harga obat yang digunakan. Hal tersebut dinilai kurang mencerminkan asas kepatutan dan keadilan.
Kendati demikian, ia mengingatkan agar penetapan besaran nominal rupiah pada setiap rentang harga obat dihitung secara cermat dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat Kota Padang.
“Khususnya bagi pasien umum yang tidak tercakup dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), agar kebijakan baru ini benar-benar terasa manfaatnya dalam meringankan beban ekonomi mereka,” pungkas Wismar. (*)



Tinggalkan Balasan