Oleh: Hanisa Fitri
(Wakil Ketua DPW HMD GEMAS Aceh)
NUSATIME.ID — Wacana penyerahan pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke kantin sekolah bukanlah perkara sederhana. Jika wacana ini berlanjut menjadi arah kebijakan resmi, pemerintah wajib membuka kajian risikonya secara transparan serta menjelaskan standar operasional prosedur (SOP) secara terbuka kepada publik.
Sebab, hal yang dipertaruhkan jauh melampaui sepiring makanan. Di dalamnya ada keselamatan jutaan anak, kepastian keamanan pangan, kualitas gizi, mata pencaharian ribuan tenaga kerja, keberlangsungan UMKM, rantai pasok pangan lokal, hingga investasi besar para mitra yang telah membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jangan sampai program strategis nasional ini berubah menjadi arena bongkar-pasang kebijakan.
Siapkah Kantin Sekolah Memikul Risiko Masif?
Tantangan mendasar pertama terletak pada higienitas dan keamanan pangan. Produksi makanan berskala massal membutuhkan sistem yang terukur dan ketat: kelayakan dapur, sanitasi lingkungan, standar penyimpanan bahan baku, pengendalian suhu, pencegahan kontaminasi silang, kualitas air, pengelolaan limbah, hingga kompetensi pengolah makanan dan pengawasan produksi.
Pertanyaannya, apakah seluruh kantin sekolah di tanah air telah memenuhi standar industri pangan massal tersebut? Jika belum, jangan sekali-kali menjadikan anak-anak sebagai subjek uji coba model baru.
MBG tidak boleh direduksi sekadar aktivitas memasak nasi, lauk, dan sayur. Ini adalah pelayanan pangan publik berskala besar yang konsekuensi kegagalannya sangat fatal. Satu kelalaian kecil dalam proses produksi berpotensi memicu dampak buruk bagi puluhan hingga ratusan penerima manfaat dalam waktu bersamaan.
Bukan Sekadar Memuat Anak Kenyang
MBG mengemban misi yang jauh lebih besar daripada sekadar membagikan makanan. Komposisi menu, kecukupan nutrisi, porsi, kualitas bahan, dan proses produksi harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Oleh karena itu, keberadaan ahli gizi, tenaga pengolah makanan yang kompeten, standar sanitasi, serta mekanisme pengawasan tidak boleh dipandang sebagai beban birokrasi semata. Seluruh elemen ini merupakan benteng perlindungan utama bagi kesehatan anak-anak Indonesia. Efisiensi anggaran memang penting, tetapi efisiensi tidak boleh mengorbankan standar keselamatan dan kualitas pangan.
Bagaimana Nasib Investasi Mitra?
Aspek lain yang tidak kalah krusial adalah kepastian investasi para mitra SPPG. Banyak mitra telah mengalokasikan modal besar untuk membangun fasilitas fisik, dapur berstandar, peralatan produksi, armada distribusi, hingga instalasi sanitasi demi memenuhi regulasi penyelenggaraan MBG. Langkah ini diambil atas dasar kepercayaan terhadap keberlanjutan program pemerintah.
Faktanya, sebagian besar investasi tersebut bahkan belum mencapai titik impas (break-even point). Jika model pelaksanaan diubah secara fundamental dan fungsi SPPG dialihkan begitu saja ke kantin sekolah, pemerintah harus menjawab pertanyaan krusial.
Bagaimana nasib investasi mitra yang telah terlanjur ditanamkan? Siapa yang bertanggung jawab atas aset yang dibangun khusus untuk mendukung MBG? Bagaimana penyelesaian kewajiban pembiayaan yang masih berjalan? Dan bagaimana masa depan ribuan pekerja yang menggantungkan hidupnya pada operasional SPPG?
Kepastian regulasi adalah fondasi utama kepercayaan publik dan dunia usaha. Sangat tidak bijak mengajak masyarakat berinvestasi mendukung program negara, lalu mengubah aturan main secara mendasar tanpa skema transisi dan perlindungan hukum yang jelas.
Ekosistem Ekonomi di Balik Seporsi Makanan
Di balik seporsi MBG, terdapat rantai ekonomi yang panjang: petani, peternak, nelayan, pedagang pasar, UMKM lokal, hingga armada distribusi. MBG bukan sekadar program gizi, melainkan katalis ekosistem ekonomi daerah dan pencipta lapangan kerja baru.
Perubahan model penyelenggaraan tidak boleh hanya dihitung berdasarkan potensi penghematan anggaran secara nominal. Pemerintah wajib memperhitungkan nilai investasi yang berpotensi hilang, jumlah tenaga kerja yang terancam PHK, serta efek domino terhadap rantai pasok daerah.
Memperbaiki, Bukan Memindahkan Masalah
Apabila terdapat SPPG yang tidak memenuhi standar, perbaiki. Jika ada pengelola yang melanggar ketentuan, tindak tegas. Jika kualitas makanan buruk, lakukan evaluasi menyeluruh. Jika pengawasan lemah, perketat kontrolnya.
Namun, jangan sampai kendala parsial di lapangan dijawab dengan pembongkaran sistem secara menyeluruh tanpa kajian risiko yang matang. Memindahkan tempat memasak tidak otomatis menghilangkan risiko. Tanpa kesiapan infrastruktur yang setara, risiko tersebut justru berpindah semakin dekat ke lingkungan sekolah.
Urgensi Kepastian Kebijakan
DPW HMD GEMAS Aceh mendesak agar setiap wacana tata kelola MBG dibahas secara inklusif dan berbasis kajian multidisiplin, melibatkan ahli gizi, pakar keamanan pangan, pihak sekolah, pemerintah daerah, orang tua, mitra SPPG, dan UMKM.
Kebutuhan utama MBG saat ini adalah peningkatan mutu, standardisasi, pengawasan ketat, dan kepastian kebijakan, bukan perubahan mendadak yang memicu ketidakpastian baru.
Negara harus menjaga aset yang sangat mahal harganya: kepercayaan. Ketika kepercayaan dunia usaha dan masyarakat terhadap konsistensi kebijakan pupus, biaya untuk memulihkannya akan jauh lebih mahal daripada modal yang telah diinvestasikan. (**)
Tinggalkan Balasan